REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon wakil presiden (cawpres) KH Ma'ruf Amin mengatakan, pesantren harus bisa menjadi motor penggerak ekonomi syariah. Menurut dia, pesantren dapat mendalami ekonomi syariah yang konsep-konsepnya banyak ditemukan di kitab-kitab fikih klasik.
Ma'ruf menjelaskan, ekonomi syariah telah menjadi sistem ekonomi nasional. Hal itu ditandai dengan kemunculan perbankan syariah dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
“Karena itu diharapkan pesantren mampu mendalami dan mengkontesktualisasi konsep-konsepnya itu dalam perekonomian kontemporer. Pesantren hendaknya menjadi motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia,” kata dia di Pondok Pesantren Al Hikmah, Bumiayu, Brebes, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (11/9).
Ia menjelaskan, pesantren harus bisa membawa konsep arus baru ekonomi Indonesia sebagai antitesis terhadap ekonomi neoliberal. Pasalnya, ekonomi neoliberal justru membuat kesenjangan semakin lebar di antara masyarakat. “Arus baru ekonomi Indonesia ini dapat diimplementasikan dengan kemitraan antara pelaku ekonomi kecil dan pebisnis besar. Saya berharap pesantren mampu menjadi pusat ekonomi syariah sekaligus pusat ekonomi bangsa,” ujar dia.
Menurut dia, hal itu mengacu pada kitab standar pesantren yang sangat terkenal yakni Fathul Mu'in. Ia mengatakan, kewajiban kifayah dalam menggerakkan perekonomian bisa bergeser menjadi kewajiban personal (fardlu ain). Bila muncul kondisi tertentu yang berpotensi menciptakan bencana bagi umat, seperti kelaparan dan keterbelakangan ekonomi.
Ia mengatakan, idenya itu telah disambut positif oleh Presiden Joko Widodo dalam dua tahun terakhir. Gerakan arus baru ekonomi Indonesia ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah melalui program redistribusi aset.
Pesantren, dia mengatakan, mendapatkan hak kelola tanah negara yang tak terpakai. Dengan begitu, bank wakaf mikro bertumbuh dengan sangat pesat di sejumlah provinsi yang menjadi pilot project. “Di Banten misalnya omzetnya telah mencapai Rp 4 miliar yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga dan santri,” kata dia.
Menurut dia, selama ini para santri sudah menunjukkan bukti bisa berperan di sektor publik. Hal itu ditunjukkan dengan banyak contoh, seperti kiai yang pernah menjadi menteri, kepala daerah, bahkan presiden.
Bahkan, lanjut dia, peran sudah ditunjukkan sejak sebelum kemerdekaan seperti pemberontakan santri-santri di Banten melawan penjajahan Belanda, merebut dan mengisi kemerdekaan. Karena itu, ia mengajak agar santri berani dan percaya diri untuk bergerak di berbagai sektor kehidupan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika