REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Filantropi Indonesia meminta pemerintah untuk membebaskan lembaga amil zakat untuk memilih sasarannya sendiri. Meski tujuannya sama yakni mengentaskan kemiskinan dan membangun pembangunan berkelanjutan.
Co-chair Badan Pengarah Filantropi Indonesia, Erna Witoelar sepakat pengelolaan dana ziswaf termasuk dalam upaya pengembangan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGD). Ia menilai tujuannya selaras dan upaya pemerintah tersebut.
Meski demikian, pemerintah sebaiknya tidak memberi aturan baku terkait penerima ziswaf. Laz telah memiliki jaringan penerima dalam program-programnya untuk tujuan yang berkelanjutan.
"Sebaiknya pemerintah tidak terlalu mengatur dan memaksa, sesuaikan saja terserah Laznya yang penting tujuannya untuk Indonesia secara keseluruhan," kata dia dalam acara peluncuran Buku Fikih Zakat on SDGs, Senin (30/7).
Selain itu, sebaiknya dana yang telah dihimpun oleh lembaga filantropi pun terpisah dan tidak digunakan untuk program-program pemerintah. Meski demikian, Erna mengatakan lembaga filantropi siap untuk membantu menjangkau mereka yang sebelumnya tidak terjangkau pemerintah.
Erna mencatat pertumbuhan lembaga filantropi sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan. Kini banyak generasi muda yang melakukan aktivitas bantu membantu sehingga potensi penerimaan dananya sangat besar.
Untuk lembaga filantropi Islam sendiri, Erna mengatakan penerimaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2016 dengan nilai Rp 5,2 triliun, pada 2017 dengan Rp 6,24 triliun dan 2018 dengan target Rp 8 triliun.
Kerjasama dengan pemerintah pun, dinilainya dapat meningkat penerimaan ziswaf. Sehingga cakupan pengentasan kemiskinan bisa lebih luas. Ia menyebutnya investasi yang besar.
"Ayo sama-sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan ini, sehingga masyarakat miskin bisa terangkat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika