Rabu 06 Jun 2018 20:31 WIB

UKP-DKAAP dan Majelis Rakyat Papua Bahas Kerukunan Agama

Masyarakat Papua memandang kerukunan sebagai sebuah kebutuhan.

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Agus Yulianto
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsudin.
Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof Din Syamsuddin menerima kedatangan delegasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor CDCC, Jakarta pada Rabu (6/6). Delegasi tersebut sebanyak 12 orang terdiri dari tokoh Kristen dan Muslim.

"Mereka ingin menyampaikan pikiran-pikiran dan aspirasi dalam rangka membangun kerukunan antarumat beragama di tanah Papua," kata Din kepada Republika.co.id, di Kantor CDCC, Rabu (6/6).

Din mengatakan, semua pihak harus mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Khususnya di tanah Papua yang memiliki historis sejarahnya sendiri. Juga memiliki konfigurasi keagamaan yang sedemikian rupa.

UKP-DKAAP mengaku bangga karena delegasi MRP menyatakan komitmennya terhadap empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Maka, segala macam potensi yang bisa mengganggu kerukunan perlu diatasi. Misi atau dakwah keagamaan yang berpotensi akan mengganggu kerukunan umat beragama di tanah Papua juga harus diatasi.

"Sebelumnya, saya pernah berdialog dengan tokoh lintas agama di Papua, saya terharu rakyat Papua khususnya dari kalangan agama-agama sangat condong terhadap perdamaian dan kerukunan," ujarnya.

Dia menyampaikan, masyarakat Papua memandang kerukunan sebagai sebuah kebutuhan. Sekarang delegasi MRP secara khusus menemui UKP-DKAAP menyampaikan aspirasi tentang hal-hal yang bisa mengganggu kerukunan di Papua. Maka hal-hal tersebut perlu diatasi.

Din menyarankan, organisasi-organisasi Islam yang mau berdakwah di Papua harus berdakwah kemanusiaan. Yakni membawa sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Papua. Seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sudah berdakwah kemanusiaan lewat sekolah dan universitas. Mayoritas murid dan siswanya non Muslim dan rakyat Papua asli. Kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh di Papua.

"Kalau ada yang mau dakwah di sana, lebih bagus dakwah lisanul hal, bangunlah sekolah, universitas, rumah sakit, semua yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua," ujarnya.

Din juga mengimbau, kepada masyarakat Papua khususnya kaum Kristiani. Jika ada gejala dan gelagat dari pemeluk agama lain termasuk Islam yang punya potensi untuk mengganggu kerukunan. Harap disikapi dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Jangan bereaksi secara tidak proporsional yang mungkin akan menimbulkan terganggunya persatuan bangsa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement