REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berkat program-program unggulan yang sukses mengentaskan kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dipercaya mengampanyekan kehebatan zakat di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Baznas memperkenalkan inklusi zakat atau zakat inclusion sebagai solusi masalah ekonomi dan sosial global. "Baznas memperkenalkan zakat inclusion yang kita yakini pertama di dunia dan telah diluncurkan Presiden Jokowi pada Juni 2017 dalam format payment of zakat through branchless banking system atau agen laku pandai," kata Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (24/4).
Zainulbahar mengatakan, inklusi zakat disampaikan dalam acara sela Economic and Social Council (Ecosoc) PBB di Kantor Pusat PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (23/4). Inklusi zakat disampaikan Baznas ke Islamic Development Bank (IDB), United Nations Development Programme (UNDP) dan PBB.
Ia menyampaikan, setelah menghadiri Forum Ecosoc PBB, Baznas akan melakukan pembicaraan dengan Lembaga Program PBB atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) pada akhir April 2018. Pembicaraan akan membahas pengungsi Palestina. Fokus pembicaraan terkait zakat untuk pengungsi Palestina.
Ia menceritakan, sebelumnya pada November 2017 Baznas diminta menghadiri forum yang membahas pendanaan untuk Sustainable Development Goals (SDGs) di New York dan Washington DC. Zakat dan Baznas menjadi topik penting di forum tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, Baznas jadi semakin menyadari zakat telah mengalami pergeseran dari sekadar isu filantropi ke solusi sosial dan ekonomi.
"Saya menyaksikan dan mendengarkan sendiri bagaimana pejabat-pejabat tinggi PBB dan UNDP menilai pendanaan SDGs tidak ingin terlalu bergantung pada donasi, tetapi melalui pendanaan alternatif karena itulah mereka sangat gandrung menggunakan kata alternative financing," ujarnya.