Sabtu 31 Mar 2018 23:07 WIB

Siasat Penjajah Duduki Kutai Kertanegara

permulaan abad ke- 19, Belanda belum mengadakan kontak dengan kerajaan di Kalimantan.

Pulau Kalimantan akan menjadi prioritas pemerintah dalam menerapkan kebijakan satu peta (one map policy).
Foto: m.wikitravel.org
Pulau Kalimantan akan menjadi prioritas pemerintah dalam menerapkan kebijakan satu peta (one map policy).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pada 1799, Kompeni bangkrut sehingga pengaruhnya di Nusantara beralih ke tangan Kerajaan Belanda me lalui gubernur jenderal. Menurut buku Sejarah Ko ta Sa marinda (1986), sampai permulaan abad ke- 19, Belanda belum mengadakan kontak dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan.

Selanjutnya, Inggris mulai menguasai Nusantara setelah menggempur basis Belanda di Batavia (Jakarta) serta melalui perjanjian Tuntang 1811. Meskipun hanya bertahan singkat, Inggris merintis reformasi administrasi kolonial di Nusantara.

Jawa menjadi dibagi atas belasan wilayah keresidenan. Sistem ini kemudian diteruskan Belanda ketika pada akhirnya berhasil merebut Nusantara dari Inggris melalui Konvensi London 1814.

Sejak 19 Agustus 1816, Belanda memantapkan jajahannya di seluruh Nusantara, termasuk Kalimantan Timur. Pada 1825, gubernur jenderal mengirim utusannya, George Muller, untuk mengadakan persekutuan dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang dipimpin Sultan Salihuddin.

Namun, Muller kemudian tewas dalam sebuah perampokan di sekitar Marakaman. Saat itu, dia sedang dalam perja lanan ke Pontianak melalui Sungai Ma hakam. Pihak Belanda menuding orang-orang Kutai sebagai dalang pembunuhan ini, tetapi tuduhan ini ditampik Sultan Salihuddin.

Bagaimanapun, Belanda dengan kekuatan militernya yang serba terbatas tidak bisa berbuat banyak. Sebab, di saat yang sama Belanda sedang menghadapi perlawanan di Bonjol (Sumatra Barat) dan Ponorogo (Jawa Timur).

sumber : Islam Digest Republika
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement