REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Pimpinan dan puluhan anggota organisasi masyarakat (ormas) Islam serta perwakilan dari elemen masyarakat adat melakukan musyawarah akbar di Bukittinggi Sumatra Barat, Ahad (25/3). Berkumpulnya para ulama dan tokoh adat tersebut untuk membahas kelanjutan sikap mereka atas kebijakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang masih bersikukuh membatasi penggunaan cadar di lingkungan akademik.
Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bukittinggi dan Agam Ridho Abu Muhammad mengungkapkan sejak awal mengutamakan langkah persuasif kepada kampus untuk mau mengindahkan tuntutan mereka. Sayangnya, menurut Ridho, IAIN Bukittinggi tidak memberikan respons sesuai tuntutan yang mereka ajukan.
Bahkan kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga semakin meneguhkan kebijakan kampus dalam membatasi penggunaan cadar di dalam lingkungan akademik. GNPF-Ulama bersama sekitar 20 ormas Islam dan elemen masyarakat tetap mendesak IAIN Bukittinggi menghilangkan aturan pembatasan penggunaan cadar.
IAIN Bukittinggi memang sempat merespons tuntutan ormas Islam dengan menghilangkan diksi 'cadar' dalam aturan mereka dan menggantinya dengan 'penutup wajah'. Langkah ini dianggap bukan solusi atas polemik yang ada.
"Kami ingin kampus IAIN (Bukittinggi) tidak memberlakukan aturan pelarangan cadar di seluruh area kampus, tidak dibatasi apakah di kelas atau perpustakaan," jelas Ridho usai memimpin musyawarah akbar umat Islam, Ahad (25/3).
Perwakilan ormas Islam dan tokoh adat menggelar musyawarah akbar di Bukittinggi, Sumatra Barat, Ahad (25/3). Pertemuan tersebut membahas upaya dialog dengan IAIN Bukittinggi terkait aturan cadar.
Dalam musyawarah akbar kali ini, GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam menyusun tim mediator yang akan berdialog dengan kampus IAIN Bukittinggi. Dialog dengan dengan kampus yang rencananya akan dilakukan Ahad (25/3) ini, urung dilakukan dan diundur menunggu hasil kajian tim internal GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam.
"Kalau IAIN tidak menyikapi tuntutan kami dengan baik, sebetulnya kami masih utamakan dialog. Setelah tim kami rapat besok, akan diputuskan kapan bertemu pihak kampus," jelas Ridho.
Ormas Islam, lanjut Ridho, juga menyiapkan langkah hukum apabila IAIN Bukittinggi tetap bersikukuh dengan kebijakannya. Meski begitu, GNPF-Ulama Bukittinggi menegaskan aksi demonstrasi oleh umat merupakan opsi paling buntut bila seluruh upaya tidak membuahkan hasil.
"Kami sudah berkonsultasi dengan orang tua kami, dan disimpulkan alangkah baiknya aksi ini pilihan terakhir," katanya.
Ketua Forum Masyarakat Minang Irfianda Abidin menambahkan sudah seharusnya Rektorat IAIN Bukittinggi mempertimbangkan masukan tokoh masyarakat untuk mencabut kebijakannya yang membatasi penggunaan cadar. Ia memandang setelah desakan untuk mencabut aturan tersebut bermunculan dari berbagai pihak, kampus justru tidak kooperatif dengan adanya indikasi mobilisasi mahasiswa.
"Menteri Agama datang pula dan beliau tidak ikut melarang (IAIN). Dengan pernyataan Menag, kita tak bisa berharap banyak dari beliau," kata Irfianda.
Intinya, pekan depan GNPF-Ulama Bukittinggi dan Agam mewakili sejumlah ormas Islam dan elemen masyarakat akan melakukan dialog dengan kampus IAIN Bukittinggi. Ormas Islam juga masih menanti hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang sudah mendatangi kampus pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika