REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Cina diduga menahan puluhan perempuan Muslim di Provinsi Xinjiang. Wanita-wanita muslim tersebut diduga ditahan karena menikahi pria yang bertempat tinggal di perbatasan utara Pakistan.
Isu tersebut segera ditangani Dewan Legislatif Wilayah Gilgit-Baltistan (GB) Pakistan. Mereka akan mendalami kasus tersebut dengan serius. Hal itu diungkapkan oleh anggota dewan pada Ahad (4/3).
Pemerintah Pakistan diminta mengambil langkah darurat terkait penangkapan lebih dari 50 wanita Cina. Dilansir dari VOA, pekan lalu para wanita ini telah ditahan sejak tahun lalu ketika mereka mengunjungi sanak saudaranya di Xinjiang.
Wakil ketua dewan mengatakan, para perempuan ditahan karena gerakan antiterorisme Cina terhadap etnis Uighur Muslim di Xinjiang. Para tahanan tersebut menikah dengan pria Pakistan yang mayoritas pedagang. Pria Pakistan tersebut seringkali melakukan perjalanan melewati Jalur Khunjerab, satu-satunya jalan yang menghubungkan Pakistan dan Cina dengan ketinggian sekitar sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut.
Muslim Uighur terus mendapat tekanan pemerintah Cina.
Para anggota dewan meyakini sejarah pernikahan wanita Cina dan pria Pakistan telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Selain itu, kedua wilayah juga memiliki ikatan kebudayaan yang kuat. Mereka menegaskan, para perempuan Cina tidak bersalah dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan gerakan radikal.
Pemerintah Cina belakangan semakin khawatir akan terorisme bermotif agama yang kerap terjadi. Mereka menyalahkan Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM) atas terorisme yang terjadi.
ETIM dipercaya memiliki hubungan dengan anggota organisasi militan yang beroperasi di Pakistan dan Afghanistan. Wilayah GB adalah pintu dari kesepakatan ekonomi besar yang disebut Koridor Ekonomi Cina-Pakistan.
Kesepakatan tersebut adalah kombinasi dari pembangunan jalan, rel kereta, zona bebas ekonomi dan pembangkit listrik di Pakistan. Pembangunan tersebut diperkirakan bernilai 62 miliar dolar AS. Sejumlah warga Cina disebut sedang berada di Pakistan terkait proyek tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika