REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) Agus Pariyadi alias Gus Yadi mengatakan, dirinya menolak tuduhan mempersekusi Ustaz Abdul Somad dalam kunjungan ke Bali beberapa waktu lalu. Menurut dia, pro kontra tentang penerimaan ustaz di berbagai daerah pun, kerap terjadi.
Seperti diberitakan, sejumlah massa beranggotakan organisasi kemasyarakatan (ormas) kepemudaan di Provinsi Bali berunjuk rasa menolak safari dakwah ulama asal Pekanbaru, Riau itu. Penolakan karena ustaz dianggap radikal, mendukung negara khilafah, dan mengomentari simbol agama lain.
Massa yang beranggotakan PGN, Ganaspati, Perguruan Sandi Murti bersuara atas nama Komponen Rakyat Bali (KRB), diikuti oleh Laskar Bali. Beberapa dari mereka bahkan merengsek masuk ke dalam hotel dan meminta Ustaz Somad membuktikan cinta Tanah Air dengan cara mencium Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya.'
"Tidak ada persekusi di sana. Sebab ada aparat, ada polisi, meski tidak ada publikasi sebab ustaz meminta demikian. Persekusi tidak pernah kami lakukan. Jika ada yang marah-marah, itu bagian dari luapan emosi masyarakat," kata Agus di Denpasar, Rabu (13/12).
Agus yang mengaku Muslim itu mengatakan, pro kontra tentang penerimaan ustaz di berbagai daerah kerap terjadi. Dia mencontohkan Ustaz Bachtiar Nasir yang ditolak tausyiah di Cirebon, namun diterima baik di Bali. Ini, kata dia, mengindikasikan masyarakat Bali tidak membenci Islam dan tidak membenci Muslim.
Awal mula penolakan terhadap Ustaz Somad berasal dari banyaknya video ceramah Ustaz Somad yang membahas tentang khilafah, kafir, dan lambang-lambang atau simbol keagamaan. Ini, kata Agus, membuat masyarakat Bali tersinggung dan terluka.
"Beliau membahas tanda palang merah. Setiap ceramah selalu mengafirkan orang, membahas khilafah. Masyarakat Bali terluka dengan kelompok orang yang menyatakan cinta NKRI tetapi ternyata berbicara khilafah. Kami terusik," kata Agus yang mengatasnamakan masyarakat Bali.
Pendiri Perguruan Sandi Murti, I Gusti Agung Ngurah Harta, mengatakan, sebuah peristiwa pastinya mendatangkan korban dan pelaku yang dikorbankan. Ia menyayangkan, peran negara tidak hadir dalam kasus beredarnya video-video viral Ustaz Somad.
"Video-video tersebut dibiarkan viral, sehingga masyarakat Bali mengenal Ustaz Somad sebatas video itu. Kami tentu tak ingin ada hal butuk terjadi antara Islam dan Hindu. Kami hanya tak ingin di Bali muncul bibit-bibit radikal," kata Ngurah Harta.
Ngurah Harta seperti halnya senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Arya Wedakarna juga menjadi pihak yang memosting penolakan terhadap kedatangan Ustaz Somad ke Bali di akun Facebook-nya. Budayawan tersebut mengatakan, KRB dan panitia penyelenggara telah melakukan perundingan, sehingga ustaz yang awalnya hanya dibolehkan mengisi ceramah di satu masjid menjadi dua masjid.
Masalah terjadi ketika Ustaz Somad setelah sampai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak dibawa ke Rumah Kebangsaan Padepokan Sandhi Murti yang juga kediaman Ngurah Harta untuk berikrar cinta NKRI. Ustaz Somad justru langsung dibawa ke Hotel Aston Denpasar. "Kejadian selanjutnya di hotel saya tidak tahu," katanya.
Pengacara Ustaz Somad, Muhammad Kapitra Ampera mengatakan, KRB tidak melihat video-video yang beredar secara utuh. Video yang dianggap kontroversial tersebut berlatar belakang acara Hizbut Tahir Indonesia (HTI) pada 2010, sewaktu Ustaz Somad baru pulang dari Maroko.
Ormas tersebut, pada waktu itu, masih legal dan belum dilarang pemerintah. Banyak tokoh hadir di acara tersebut, termasuk tokoh-tokoh masyarakat Riau.
"Video itu yang diviralkan, sementara banyak sekali yang hadir memberi sambutan. Ini kan bentuk pembusukan atas Ustaz Somad," katanya.
Kapitra menegaskan, Agus tak mempunyai wewenang untuk memaksa Ustaz Somad. KRB bahkan sudah menyiapkan format khusus, seperti mencium bendera, menyanyikan lagu 'Indonesia Raya,' dan ikrar saya NKRI. Ustaz Somad juga tak pernah menghina orang Bali, agama Hindu, dan baru pertama kali memberi tausyiah di Pulau Dewata.
"Anda menyebut perbuatannya menghina dan melukai orang lain? Anda mengada-ada," kata Kapitra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika