REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Badan Edukasi Sosial Tarbiyah (BEST) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang diketuai Mustabsyirah meluncurkan secara resmi program kegiatan Kajian Islam Bulanan di Aula FTK Gedung B Lantai 2, Banda Aceh, Selasa (26/9). Hadir dalam acara peluncuran tersebut puluhan dosen FTK, dan ratusan mahasiswa.
Sekretaris BEST, Mumtazul Fikri mengatakan, acara yang terbuka untuk umum ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kajian keislaman bagi civitas akademika Fakultas dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan mahasiswa, di luar model kajian akademik yang sudah berlaku selama ini.
“Kegiatan ini untuk mengakomodir keinginan mempelajari ilmu agama yang di luar konteks model akademik sehingga ada suasana baru dalam kajian keislaman. Maka nanti para pemateri akan menyampaikan materi yang berbeda. Para pemateri yang diundang berasal berbagai latar belakang, termasuk dari kalangan dayah juga akan diundang,“ kata sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) FTK UIN itu dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (26/9).
Untuk kajian permulaan ini, kata Mumtaz, pihaknya mengundang Ustaz Ghufran Zainal Abidin MA yang menyampaikan materi tentang Syariat Islam, Antara Konsep dan Kontekstualisasi di Aceh. Ghufran adalah ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari fraksi PKS yang antara lain menangani bidang agama (syariat Islam) dan kebudayaan.
Untuk bulan kedua nanti, kata Mumtaz, pihaknya akan mengundang Prof Syahrizal Abbas, lalu ulama dayah dan seterusnya akan digilirkan.
Sementara itu, Ghufran Zainal Abidin dalam paparan materinya mengupas konsep dan kontekstualisasi syariat Islam di Aceh. Ghufran menjabarkan bagaimana beruntungnya Aceh menjadi provinsi yang dengan leluasa bisa menerapkan syariat Islam.
“Aceh tidak pisa dipisahkan dari syariat Islam. Kejayaaan Aceh dalam sejarahnya ditopang oleh syariat Islam. Maka syariat Islam yang kita terapkan ini merupkan strategi kita untuk merengkuh kembali kejayaan peradaban Islam yang pernah kita raih,“ ujar Ghufran didampingi Ustaz Qusayen sebagai moderator.
Ghufran juga mengulas sejumlah kebijakan pemerintah dalam penegakan syariat Islam, seperti melahirkan qanun-qanun dan sebagainya. Ghufran juga menjelaskan bahwa sudah kewajiban pemerintah Aceh untuk mengalokasikan anggaran untuk syariat Islam sebesar 5 persen dari anggaran APBA.
Para dosen dan mahasiswa yang hadir tampak antusias bertanya berbagai hal tentang strategi dan kebijakan syariat Islam di Aceh, khususnya berkaitan dengan peran Ghufran sebagai ketua komisi yang membidangi urusan syariat Islam di DPRA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
