REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pihak berwenang di wilayah Xinjiang Cina telah melarang Muslim Uighur untuk menggunakan bahasa mereka di sekolah. Larangan ini dikeluarkan pemerintah daerah Hotan di Provinsi Xinjuang bulan lalu dan akan mulai berlaku pada September mendatang, tepat pada semester baru.
Langkah baru tersebut dilakukan setelah pemerintah memberikan pembatasan yang cukup ketat terhadap umat Islam di wilayah tersebut. Pemerintah bahkan mengeluarkan larangan puasa selama bulan Ramadhan.
Pemerintah daerah Hotan dalam situs resminya mengatakan, penggunaan bahasa Uighur dilarang digunakan siswa mulai dari pra sekolah sampai ke sekolah menengah. Pemberitahuan tersebut menyatakan, larangan ini bertujuan untuk mempopulerkan bahasa nasional secara umum, dengan mengharuskan siswa berbahasa Mandarin.
Seorang pejabat Uighur mengatakan kepada Radio Free Asia, buku teks Uighur akan diganti dengan buku teks Cina.
Berita tersebut dikonfirmasi oleh Kongres Uighur Dunia, namun Kongres percaya larangan itu tidak akan menyebar luas.
"Partai komunis telah mendorong pendidikan dua bahasa selama beberapa tahun terakhir, namun kenyataannya, tampaknya tujuan sebenarnya adalah untuk mendorong bahasa Mandarin sambil melonggarkan peran Uighur. Bahasa, dalam jangka panjang, agaknya melemahkan identitas Uighur sebagai kekuatan pemersatu dan kekuatan politik yang potensial," ujar peneliti Amnesty International, William Nee.
"Banyak orang Uighur sangat khawatir bahasa dan budaya mereka ditekan secara sistematis. Jadi, jenis kebijakan berat ini berpotensi menjadi bumerang," kata dia, dikutip Mail Online.
Xinjiang adalah rumah bagi 10,37 juta penduduk Uighur yang beragama Islam. Wilayah ini berlokasi empat setengah jam penerbangan dari Beijing.
Banyak Muslim di wilayah tersebut mengatakan mereka merasa menjadi korban dari pemerintah yang telah memperketat kontrol di wilayah tersebut. Untuk beberapa waktu, pemerintah Cina telah menindak aktivitas Muslim di wilayah Xinjiang dengan kedok mencegah ekstremisme terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika