REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu isu prioritas di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kaum perempuan di Indonesia sudah dianggap sebagai panutan oleh negara-negara Muslim lain.
Hal itu dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Specialized Summit of the Women's Affairs' Ministers from Islamic Countries, di Mashhad, Iran pada 27 April 2017. Konferensi ini diikuti delegasi dari Indonesia, Azerbaijan, Afghanistan, Turki, Suriah, Mauritania, dan Irak. Beberapa negara Muslim tersebut menilai Indonesia sudah dapat ditahbiskan sebagai role model (panutan).
Yohana mengatakan perempuan Indonesia dipandang sudah cukup berkembang. Indonesia pernah dipimpin oleh Presiden perempuan. Di Kabinet Kerja Jokowi-JK, saat ini ada sembilan menteri perempuan. Jumlah ini menurutnya mungkin yang terbanyak di dunia. Di negara-negara Muslim lain, lanjut Yohana, proporsi menteri perempuan baru berkisar dua, tiga, atau empat menteri.
"Secara umum di seluruh negara di dunia menghadapi isu perempuan dan anak yang relatif sama, termasuk negara-negara konflik dimana perempuan dan anak-anak menjadi korban utama," ujar Yohana di Gedung Kementerian PPPA, Selasa (2/5). Menurut Yohana, posisi perempuan dan anak lebih banyak sebagai korban. Sebagian besar permasalahan ditimbulkan oleh laki-laki.
Yohana mengatakan, seluruh negara dapat saling bekerja sama dalam mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan. Perempuan Indonesia menurutnya sudah dianggap cukup maju dan mempunyai toleransi tinggi. Mereka sudah mulai masuk ke negara-negara konflik, sebagai peace people. Setelah Iran, beberapa pekan lagi Menteri PPPA akan melakukan lawatan ke Afghanistan.
Dalam dua periode terakhir, Yohana menyatakan, terdapat tiga program prioritas yang dikembangkan Kemen PPPA. "Program prioritas kita tetap 3 Ends, turunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan kita gerakkan kaum perempuan yang rentan, korban kekerasan, perempuan di desa-desa," kata Yohana.
Yohana menambahkan, fokus yang ketiga ini bertujuan untuk mengakhiri kesenjangan akses bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Ketiganya melibatkan berbagai sektor, tidak hanya tingkat nasiona tetapi juga kerja sama antar negara. Ia menegaskan, isu perempuan dan anak sudah menjadi prioritas dan komitmen internasional.
Wakil Presiden Iran Urusan Perempuan dan Keluarga, YM Shahindokht Molaverdi mengatakan peran keluarga dan perempuan harus menjadi perhatian utama di negara-negara Islam.
Secara umum, menurut Molaverdi, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang masih terkait cara mengimplementasikan sekaligus mensinergikan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar tercapai sumber daya manusia yang unggul. Hal ini berkorelasi dengan situasi dan kebijakan nasional masing-masing negara.
Molaverdi menyampaikan bahwa Iran telah memiliki kebijakan yang mengatur dunia kerja dan tanggung jawab domestik perempuan sebagai ibu. Di antaranya, melalui jumlah cuti hamil menjadi enam bulan dan pengurangan jam kerja bagi perempuan dalam situasi khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika