REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Tindakan keras terhadap pemotongan hewan tanpa izin, telah tersebar ke daerah-daerah lain di India. Hal itu ditambah tekanan Hindu garis keras yang mengangkat agenda politik mengasingkan minoritas Muslim di India.
Senior Partai BTP, turut membela tindakan dengan dalih itu bagian dari manifesto pemilu dari partai di Uttar Pradesh. Langkah itu dikuatkan dengan sikap Narendra Modi selama 2014, yang menentang peningkatan ekspor daging India.
"Bahkan, Modi bersumpah mengakhiri revolusi merah muda selama kampanye Pemilu 2014, sehingga tidak ada yang salah dalam menutup toko-toko ilegal," kata senior itu seperti dilansir Saudi Gazette, Kamis (30/3).
Beberapa daerah seperi Jharkhand, Rajasthan, Uttarakhand, Chhattisgarh dan Madhya Pradesh, telah ikut memerintahkan penutupan tempat pemotongan hewan tanpa izin. Izin mengacu pada modernisasi unit pengolahan daging.
"Perintah telah dikeluarkan demi menjaga masalah kesehatan, kebersihan dan keamanan pikiran masyarakat. Kami tidak mengizinkan pemotongan hewan ilegal untuk beroperasim," ujar pejabat senior Jharkhand, KG Rahate.
Senada, Kepala Kementerian Jharkhand, turut mengeluarkan iklan di koran-koran lokal untuk menmbuat penjual daging mengikuti perintah tersebut. Di Rajasthan, 16 rumah potong ditutup pekan lalu, yang kabarnya tidak memiliki izin.
Penutupan timbulkan kekhawatiran kurangnya pasokan ekspor daging sapi, kerbau dan hewan lain. Pasalnya, India adalah salah satu eksportir terbesar daging kerbau, empat miliar dolar 2015/16 dengan pembeli terbesar Vietnam, Malaysia dan Mesir.
"Sekarang semua orang takut karena tidak tahu yang mereka lakukan disebut ilegal atau legal," kata mitra di Ekspor Al Noor, Priya Sud, yang mengoperasikan rumah pemotongan hewan di Uttar Pradeh, daerah produsen daging terbesar India.
Muslim yang bekerja di industri daging takut, sedangkan penjual daging di Uttar Pradesh malah telah mogok kerja sebagai protes. Banyak restoran yang tidak memiliki cukup daging untuk melayani pesanan pembeli.
"Pasokan dari semua jenis daging telah terganggu karena aturan baru," ujar President of the Meat Vyapar Kalyan Samiti, Said Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika