REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan antara agama dan negara kembali dipertanyakan beberapa hari terakhir ini. Apalagi, Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa agama dan politik harus dipisahkan.

Rais Aam Syuriah PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan, hubungan antara agama dan negara sebenarnya sudah selesai dibahas secara politis saat Indonesia merumuskan dan menetapkan Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Artinya hubungan agama dan negara, hubungan Islam dan negara itu sudah selesai dalam pembentukan itu dengan lahirnya empat pilar itu," ujar Kiai Ma'ruf saat menjadi pembicara dalam acara di Jakarta belum lama ini.

Namun, lanjut dia, negara menjadi gaduh kembali setelah akhir-akhir ini muncul sekelompok orang yang menganut paham radikal. Baik itu radikalisme agama maupun radikalisme sekular. "Gaduh lagi itu setelah adanya kelompok radikalisme," ujarnya. 

Ia menuturkan, kelompok radikalisme agama, khususnya dari kalangan umat Islam, muncul lantaran salah dalam memaknai jihad saat terpengaruh arus globalisasi. Menurut dia, kelompok tersebut hanya memaknai jihad dengan perang. "Padahal jihad itu tidak hanya diartikan perang qitalan kalau dalam situasi perang, tapi juga berarti ishlahan, yaitu perbaikan kalau dalam situasi damai," kata ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Menurut dia, telah terjadi distorsi pemaknaan jihad atau pemahaman agama di kalangan kelompok radikalisme tersebut. Selain itu, dia menyebut, mereka juga kerap menganggap seluruh dunia ini adalah wilayah perang. Padahal para ulama tidak sepakat terkait pemahaman seperti itu.

Ia menjelaskan, Indonesia atau negara lain bukanlah wilayah perang tapi darussalam, yaitu wilayah damai, wilayah kesepakatan, atau wilayah kesepakatan antara banyak pihak termasuk antara Muslim dan non-Muslim. "Karena itu hubungan Muslim dan non-Muslim di Indonesia hubungannya adalah saling berjanji untuk hidup secara damai. Karena itu kemudian, kalau menganggap di sini (Indonesia) wilayah perang muncullah terorisme itu, yang menurut mereka terorisme adalah jihad. Padahal tidak," katanya.

Kiai Ma'ruf menambahkan, radikalisme sejak awal memang tidak ada komitmen kebangsaan. Karena mereka tidak pernah terlibat langsung dalam pembangunan bangsa ini. 

Termasuk kelompok radikalisme sekuler, yang selalu berupaya untuk melakukan sekularisasi Pancasila dengan memisahkan antara agama dan negara. "Padahal dalam Pancasila keduanya adalah satu kesatuan," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika