REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Komisi Independen Permanen HAM (IPCHR) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyoroti tantangan yang dihadapi pengungsi perempuan dan anak-anak dunia di daerah konflik. Sorotan bertetapan dengan Hari Perempuan Internasional.

Dilansir dari Arab News, Ahad (12/3), desakan diberikan kepada negara-negara OKI dan masyarakat internasional, mengintensifkan upaya bantuan hukum, sosial dan ekonomi. Sekaligus, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Menurut Dewan HAM di PBB, perempuan dan anak-anak mencapai 50 persen dari setiap kelompok pengungsi dan migran. Karenanya, OKI menekankan perlunya bantuan hukum mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan, deprivasi sosial ekonomi, buta huruf dan soal hak-hak mereka.

Ini merupakan adopsi dari rencana kerja November lalu, untuk bisa memajukan perempuan dan mendesak masyarakat internasional melakukan rencana dengan kebijakan. Kebijakan itu akan diusulkan nasional dan memanfaatkan mekanisme rencana kerja dan memantau indikatornya.

Rencana mencakup pembentukan Dewan Penasehat Perempuan, bertujuan menjamin partisipasi perempuan, termasuk di bidang resolusi konflik, penyelesaian sengketan dan perdamaian. OKI menekankan, pentingnya perempuan memiliki pendidikan yang memadai.

Sejak berdiri pada 2011 lalu, IPCHR telah membuat isu hak-hak perempuan menjadi prioritas utama. Selain itu, IPCHR terus berusaha mengingatkan kalau isu hak-hak perempuan merupakan salah satu daerah kerja strategis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika