REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA -- Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) menyelenggarakan pelatihan penyusunan kajian risiko bencana. Kegiatan yang digelar selama lima hari sejak Senin (20/2) hingga Jumat (24/2) tersebut diselenggarakan di gedung BBPBAP, Jepara, Jawa Tengah.
Ketua Umum LPBI PBNU Ali Yusuf mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya menjalin kerja sama dengan Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan tersebut adalah untuk penguatan kapasitas dan kesiagaan pemerintah serta masyarakat dalam merespons situasi bencana yang cepat dan efektif.
Menurut Ali, untuk menyusun rencana dan aksi penanggulangan bencana, diperlukan keterampilan serta keahlian dasar yang kuat. Hal tersebut agar penanggulangan bencana pada suatu daerah dapat berjalan terpadu sekaligus terarah. "Di sini letak penting kajian risiko bencana," ujarnya seperti dilaporkan laman PBNU, Jumat (24/2).
Ia menilai kajian risiko bencana menjadi penting karena hal tersebut merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran dampak, mencakup korban jiwa dan kerugian, dari sebuah bencana. "Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran korban serta kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduaan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif," tutur Ali menjelaskan.
Pada kegiatan tersebut, LPBI PBNU, juga memperkenalkan aplikasi Java Open Street Map (JOSM). Aplikasi tersebut, merupakan salah satu alat yang cukup dibutuhkan dalam proses penanggulangan bencana.
Pelatihan kajian risiko bencana ini diikuti oleh 22 peserta dari berbagai kalangan. Meliputi perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Palang Merah Indonesia, anggota Pramuka, serta mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari Jepara dan Kudus, Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
