REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pemerintah bersama kekuatan-kekuatan politik, seluruh institusi, serta komponen bangsa dan negara, berkewajiban mewujudkan kedaulatan Indonesia. Muhammadiyah juga juga merupakakan salah satu komponen bangsa, tidak ingin ada tangan-tangan raksasa mendikte dan mengganggu kedaulatan Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, di negeri ini, semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Selain itu, negara tidak memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional.
"Negara harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorangpun di republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi hukum yang benar dan adil," kata Haedar saat berpidato di pembukaan Tanwir Muhammadiyah, Ambon, Jumat (24/2).
Pihaknya percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa. Juga memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif dan keamanan nasional yang terpercaya.
Karena itu, Haedar menegaskan, jangan biarkan di negeri ini ada tangan-tangan raksasa mendikte, menyandera, dan menguasai Indonesia. Sehingga, menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara. "Muhammadiyah sungguh menyambut baik dan mendukung political-will Presiden Joko Widodo dengan menetapkan kebijakan new economic policy untuk tegaknya ekonomi berkeadilan sosial," ujarnya.
Haedar juga menerangkan, kebijakan strategis tersebut jika diwujudkan secara nyata akan menjadi paradigma dan terobosan baru. Terutama di era pemerintahan saat ini yang akan dikenang rakyat sebagai kado istimewa Indonesia. “Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan prokedaulatan dan prokeadilan sosial secara konsisten," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
