REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua MUI Nusa Tenggara Barat Prof H Saiful Muslim mengkritik wacana pemerintah yang akan melakukan sertifikasi terhadap khatib salat Jumat. "Siapa yang akan melakukan sertifikasi, lembaganya saja belum jelas," kata Ketua MUI NTB Prof Saiful Muslim di Mataram, Senin (6/2).
Ia menuturkan, meski program sertifikasi para khatib bertujuan baik, namun ia menilai momentumnya tidak pas di tengah gejolak yang terjadi di masyarakat. Terlebih lagi, jumlah masjid di Indonesia sangat banyak, tentu membutuhkan khatib yang banyak setiap Jumatnya. Jumlah khatib harus mengimbangi dengan jumlah masjid.
"Kalau jumlah masjid banyak, terus jumlah khatib yang lolos sertifikasi itu sedikit dari jumlah masjid yang ada, tentu ini menimbulkan masalah. Bisa-bisa terjadi kelangkaan khatib dan pelaksanaan salat Jumat bisa urung dilaksanakan karena tidak ada khatib bersertifikasi yang bisa menyampaikan khotbah di satu masjid," jelasnya.
Belum lagi jika ternyata khatib yang telah memiliki sertifikasi, namun karena sakit, tidak bisa mengikuti salat Jumat. Tentu ini juga akan menjadi persoalan karena akan susah mencari khatib pengganti. "Ini juga harus menjadi pemikiran, kalau ada yang bisa jadi khatib, tetapi tidak memiliki sertifikat, maka pasti dia tidak akan berani menyampaikan khotbah," ujarnya.
Menurut Saiful Muslim, mestinya pemerintah tidak perlu melakukan sertifikasi khatib. Ia menyarankan agar para khatib diberikan pembekalan tentang isi dan materi khotbah yang tidak mengadu domba, membicarakan orang lain maupun memfitnah.
"Diberikan kriteria saja, seorang khatib itu melaksanakan khotbahnya dengan sejuk, bisa diterima semua pihak. Kalau ada yang mengadu domba, memfitnah dan menyatakan orang lain tidak benar bisa ditegur, karena secara agama juga tidak dibenarkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
