REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah mengadakan seminar Nasional Majleis Wakaf dengan tema Mengoptimalkan Zakat dan Wakaf Muhammadiyah Untuk Indonesia Berkemajuan. Dalam seminar itu, Muhammadiyah mendesak pemerintah baik Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Kementerian Agama RI untuk meningkatkan produktivitas wakaf sehingga dapat berguna bagi masyarakat.
“Pemerintah dapat melakukan afiirmative action atau memiliki keberpihakan dalam melakukan aksi nyata proses sertifikasi tanah wakaf,” ujar Ketua PP Muhamaddiyah Good Will Zuber, dalam keterangan yang diterima Republika, Ahad (1/1).
Zuber menjelaskan, saat ini, harus diakui masih belum optimalnya peningkatan wakaf produktif dalam rangka menyejahterakan masayarakat. Untuk itu pemberdayaan wakaf harus menjadi agenda mendesak. Jika penggunaan zakat dan wakaf dilakukan secara produktif, maka dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap APBN.
Menurutnya, saat ini, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat dan masih terlantar. Padahal, tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia meminta agar semua pihak dapat melakukan sinergi dalam pengembangan zakat dan wakaf untuk memberdayakan kaum dhuafa.
Ketua panitia penyelenggara Seminar Nasional Amirsyah Tambunan menambahkan, seminar ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan zakat dan wakaf agar lebih produktif. Hingga saat ini penggalian potensi zakat dan wakaf kurang optimal dalam memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah.
Seminar Nasional ini dihadiri oleh ketua Baznas Bambang Soedibyo, Direktur Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI Suardi Abbas dan Direktur Utama LazisMu Andar Nubowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika