REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu dari 13 anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), Toni Toharudin, mengungkapkan sejumlah masukan untuk peningkatan kualitas madrasah. Alokasi dana, menjadi salah satu aspek terpenting yang selama ini dirasa belum optimal.
"Untuk maksimal, selama ini APBN belum," kata Toni kepada Republika, Ahad (18/12).
Ia menerangkan, untuk tahun depan saja rencana alokasi APBN baru akan diberikan ke sektar 30 ribuan sekolah dan madrasah, dari angka ideal sekitar 50 ribuan sekolah dan madrasah. Menurut Toni, kondisi ini yang membuat setiap tahun ada saja sekolah dan madrasah yang secara kualitas meningkat tapi belum terakreditasi.
Padahal, lanjut Toni, proses perjalanan akreditasi seharusnya sudah dapat berjalan normal bila kuota akreditasi madrasah yang teralokasi sesuai, mengingat masih ada 280 ribuan madrasah yang ada di Indonesia. Terlebih, pemerintah oleh Undang-Undang memang bertugas menanggung pembiayaan akreditasi tersebut.
"Jadi jika pemerintah memang berniat melihat pemetaan, konsekuensinya pemerintah memang harus menanggung dengan jumlah yang sesuai tadi," ujar Toni.
Ia menyarankan, pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BAN-S/M, mengingat fokus utama di madrasah sebenarnya reakreditasi atau pengulangan. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memang harus memiliki komitmen penuh dengan mengikuti rekomendasi dan memperbaiki standar yang masih rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
