Bung Jokowi, tulisan ini tidak ada unsur SARA-nya. Bila ada orang menghina suku, agama, ras atau golongan tertentu, itu menyangkut SARA. Namun menyebut nama orang karena dia melakukan kejahatan, apa pun suku, agama, ras dan golongannya justru kita perlukan.
Bila SARA menjadi penghalang orang menyebut pelaku kejahatan karena takut menyinggung SARA tertentu, SARA semakin jadi momok penegak hukum dan keadilan. Masyarakat kita menjadi munafik karena pelaku kejahatan selalu melenggang bebas, tidak bisa dibuka karena takut menyinggung SARA.
Para cukong dewasa ini sudah sangat percaya diri dan sudah tinggi waktunya menggenggam ekonomi dan politik sekaligus. Mereka bahkan menuduh Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo sebagai rasis gara-gara menasihati, “Bila Cina sedang berkuasa, jangan sok jago”.
Walaupun mereka sudah menggenggam kekuatan ekonomi nyaris sempurna, tetapi masih sesak napas, masih terkungkung dalam ghetto ekonomi. Mereka bertanya apa salahnya bila mereka juga jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan lainnya.
Sekelebatan aspirasi mereka itu demokratis. Namun jangan lupa, Bung Jokowi, seorang Milton Friedman, dedengkot ekonomi neolib saja memperingatkan lewat pendapatnya, “The combination of economic and political power in the same hands is a sure recipe for tyrany”.
Bung Jokowi, mengapa saya sampaikan hal ini karena saya yakin kasus Ahok ini tidak berdiri sendiri. Ahok ini sebuah mata rantai kekuatan ekonomi yang sudah bercokol di Indonesia.
Tentu Anda lebih paham dari saya karena Anda di pusaran kekuatan itu sehingga kami paham bila Anda menghadapi pilihan sulit dalam penuntasan skandal Ahok. Untuk menyebut langsung nama Basuki Tjahaja Purnama saja, Anda perlu jeda 15 detik karena beban psikis yang Anda alami. Itu terekam di media sosial ketika Anda berkunjung ke PP Muhammadiyah.
Akhirnya saya ingin sampaikan nasihat entheng-enthengan untuk Anda. Jangan Anda pernah berilusi satu detik pun, Anda mampu meletakkan TNI dan Polri berhadap-hadapan dengan rakyat Indonesia sendiri. Sepekan yang lalu Anda bersafari sangat intensif ke markas-markas Kopassus, Kostrad, Brimob, Marinir, juga ke PBNU, PP Muhammadiyah, PKB, PPP, PAN, dan lainnya.
Ada pernyataan Anda yang mengagetkan bahwa selaku Presiden, Anda dapat menggerakkan Kopassus sebagai pasukan elite cadangan dalam keadaan darurat. Karena safari intensif Anda terjadi setelah demo 411, banyak yang membaca dengan tafsir ganda. Kalau ada musuh menyerang negara kita atau kalau ada pemberontakan separatis, pernyataan Anda itu sangat oke.
Namun kalau demo menuntut penegakan hukum dan keadilan, secara tersirat Anda kategorikan bisa menjadi bahaya (emergency) yang harus dihadapi dengan senjata TNI kita, Anda, maaf, salah besar. Salah total.
TNI, dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marganya, Polri dengan Tribrata dan Catur Setyanya hanya setia pada bangsa, negara, dan pemerintah. Namun loyalitas pada pemerintah ini tentu dengan catatan selama pemerintah masih konsisten dalam rel kepentingan bangsa dan negara. Bukan terseret pada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan aseng dan asing.
Bung Jokowi, seragam gagah yang dipakai seluruh prajurit TNI, alutsista yang cukup mahal untuk memelihara integritas teritorial Indonesia, dan seluruh pendanaan latihan dan pendidikan TNI berasal dari uang rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
