Rabu 02 Nov 2016 17:29 WIB

PBNU: Jokowi Sebut Indonesia Contoh Baik Kerukunan Beragama

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin (kedua kiri) dan sejumlah undangan lainnya sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin (kedua kiri) dan sejumlah undangan lainnya sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU), dan Muhammadiyah di Istana Negara, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut banyak hal disampaikan Jokowi, termasuk bahwa Indonesia adalah contoh baik kerukunan antarumat beragama.

"Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang berhasil dalam memberikan contoh bagaimana membina kerukunan keberagaman. Meski Indonesia memiliki banyak suku dan daerah, dan terdiri dari enam agama tapi berhasil membuat suatu kerukunan antarumat yang baik," ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini kepada Republika.co.id, Rabu (2/11).

Para ulama dinilai ikut berkontribusi dalam keberhasilan tersebut. Jokowi pun meminta MUI, PBNU, dan Muhammadiyah terus menjalankan peran ini. Jokowi, kata Helmy, juga sempat meminta maaf kepada ketiga lembaga tersebut karena seharusnya Jokowi yang datang menyambangi para ulama.

Namun karena terkendala permasalahan teknis, akhirnya perwakilan ketiga lembaga tersebut yang menghadiri undangan Jokowi. Bagi PBNU itu bukanlah masalah, yang penting hubungan antara ulama dan umarah berjalan baik. Baik MUI, PBNU, dan Muhammadiyah diminta terus mengembangkan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) dan persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyah).

Helmy mengatakan apa yang hendak disampaikan masyarakat dalam aksi 4 November mendatang sudah tersampaikan kepada Jokowi. Transparansi dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat dibutuhkan.

"Bahkan ada beberapa ulama yang minta agar Pak Presiden tidak menutup-nutupi ini (kasus Ahok)," ujarnya. PBNU sendiri mempercayakan kasus tersebut pada aparat penegak hukum.

PBNU tidak melarang warganya yang hendak mengikuti aksi damai bela Alquran di depan Istana Negara karena itu merupakan hak setiap warga negara. Hanya saja, PBNU melarang penggunaan atribut NU karena khawatir akan dijadikan alat politisasi.

Helmy berharap dalam aksi nanti, para peserta menunjukkan adab dan kesantunan sebagai umat Muslim. "Kalau tujuan unjuk rasa bagian dakwah untuk mengingatkan, kita punya koridor bahwa segala sesuatu harus disampaikan dengan cara bijak dan perkataan baik," kata dia. Peserta aksi harus mampu memperlihatkan bahwa mereka dapat menjalankan aksi dengan tertib, aman, damai, dan tidak mengganggu.

Baca juga,  Ribuan Demonstran Mulai Bergerak Tuntut Ahok Diproses Hukum.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement