REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, mengatakan, ada kemunduran jika Kemenkes masih keberatan dengan batas waktu sertifikasi halal wajib dilakukan seluruh produk termasuk obat-obatan. Antar Kementrian, seharusnya dapat menyusun dan menyepakati aturan turunan agar UU JPH tetap berlaku untuk obat-obatan tetapi dilakukan dengan bertahap.

"Saat draft RPP UU JPH dibahas, ada baiknya pemerintah mengundang pihak industri farmasi. Mereka dapat mulai melakukan sertifikasi halal dari obat-obatan yang sudah ada bahan baku halalnya," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (26/10).

Kemenkes dan kementrian terkait, kata dia, dapat menyusun kategori obat-obatan mana saja yang dapat disertifikasi halal terlebih dulu. Seperti halnya vaksin. Kata dia, Cina sudah lebih dulu mengembangkan vaksin halal karena mengakui pangsa pasar Muslim pengguna produk halal itu luas.

Saat ini, Indonesia pun menggunakn vaksin halal tersebut seperti vaksin meningitis yang rutin digunakan bagi jamaah haji dan umrah. "Dengan memberikan waktu tiga hingga empat tahun untuk riset bahan baku halal sudah cukup. Sulitnya, mencari bahan baku halal tidak bisa lagi dijadikan dalil, karena Cina saja bisa menemukan vaksin halal," ucap dia.

Apalagi, permintaan sertifikasi halal ini sudah dilakukan 11 tahun lalu. Seharusnya, kata Ikhsan, Kemenkes dan industri farmasi sudah memikirkan ini sejak saat itu, sehingga hingga 2019 nanti seluruh produk sudah selesai disertifikasi halal.

"Jika Kemenkes tetap merasa keberatan dengan batas waktu sertifikasi halal, ini sama saja mereka melanggar aturan dan melanggar hukum. Bagi industri yang tetap tidak melaksanakan sertifikasi halal pun akan dikenakan sanksi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika