Kamis 22 Sep 2016 11:24 WIB

Soal Pelarangan Imigran Muslim, Pemimpin Australia tak Mampu Jaga Persatuan

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto
warga Canberra, Australia menggelar aksi dukungan terhadap komunitas Muslim Australia.
Foto: Alarabiya.net
warga Canberra, Australia menggelar aksi dukungan terhadap komunitas Muslim Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Petinggi partai Buruh Australia Tanya Plibersek, ikut menanggapi soal polling pelarangan imigran Muslim. Ia menilai, tingginya angka pelarangan terhadap imigran Muslim, jadi bukti pemimpin Australia tak mampu memperkuat sikap persatuan.

Diketahui, 49 persen responden setuju melarang imigran Muslim datang ke Australia. Adapun 40 persen lainnya menentang ide pelarangan itu. Polling tersebut terjadi sepekan setelah senator Pauline Hanson mewacanakan pelarangan imigran Muslim layaknya keinginan Capres Amerika Donald Trump.

"Apa masalahnya kalau kita memilih orang untuk menjadi warga Australia baru. Apalagi, kalau mereka mampu mengadopsi nilai-nilai Australia seperti nilai demokrasi, kebebasan dan HAM. Saya tak perduli darimana mereka berasal, siapa mereka, dan apa agamanya," katanya seperti dilansir dari the Guardian.

Anggota parlemen Australia itu pun mengakui, bahwa banyak umat Muslim Australia malah membuat kontribusi besar bagi bangsa. Ia malah menilai, hasil polling yang mayoritas menyatakan larangan pada imigran Muslim bukan berarti bahwa Australia rasis. Ia menyalahkan, pemimpin Australia yang tak mampu menciptakan integrasi dan harmoni antar lapisan masyarakat.

"Ini bukti kita tak mampu bekerja maksimal sebagai pemimpin bangsa untuk membawa harmoni dan kesatuan dalam komunitas masyarakat. Padaha hal yang membuat negara ini kuat dana aman adalah harmoni dan kesatuan," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement