REPUBLIKA.CO.ID, PUTUSSIBAU -- Ketua Yayasan Hidayatul Mujtahidin Perbatasan, Abdul Gani mengungkapkan kekecewaannya atas gagalnya pembangunan pondok pesantren di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
" Pemerintah masih setengah hati membangun daerah perbatasan, dulu pemerintah mendesak untuk menyiapkan lahan untuk pesantren, namun seketika setelah anggaran sudah keluar justru dengan mudahnya pihak Kementerian Agama membatalkan pembangunan tersebut," ungkap Abdul di Putussibau, Selasa.
Ia mengungkapkan pihaknya merasa malu dan dianggap bohong oleh masyarakat, sebab rencana pembangunan pondok pesantren perbatasan tersebut sudah sempat disosialisasikan.
Bahkan Kasubid Direktorat Kementerian Agama Pusat sudah datang langsung melihat kelayakan pembangunan lokasi pesantren yang sudah disiapkan masyarakat setempat.
Hal tersebut, kata Abdul menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam memajukan dan membangun moral masyarakat perbatasan. Yayasan pondok pesantren yang dibentuk tersebut sebenarnya untuk membangun moralitas bangsa, dan sebagai benteng dalam mencegah radikalisme.
"Jangan sampai wajah perbatasan buruk, sehingga perlu adanya pondok pesantren yang sebenarnya membantu pemerintah, apalagi program pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu prioritas Presiden, sangat tidak masuk akal hanya gara - gara penghematan anggaran dana untuk pondok pesantren yang sudah ada ditarik kembali," kata Abdul.
Mewakili masyarakat perbatasan, Abdul meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Agama untuk merealisasikan pembangunan pondok pesantren perbatasan tersebut di tahun mendatang.
"Kami sudah terlanjur malu, apalagi rencana pembangunan pondok pesantren sudah menyebar luas, bahkan warga Negara Malaysia sangat menyambut baik dan sudah ada yang minat masuk pesantren ini sebenarnya kebanggaan bagi Indonesia," ujar Abdul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
