Kamis 21 Apr 2016 17:08 WIB

RI-Saudi Sepakat Sistem Satu Arah Perjalanan Haji

Rep: Ratna Ajeng Tejomukti/ Red: Achmad Syalaby
  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (kiri) mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (kiri) mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait persiapan penyelenggaraan haji 2016.

Selain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hadir Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abi Jibril membahas peran diplomasi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji. 

Dalam RDP tersebut, Lukman mengatakan telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Haji Arab Saudi Bandar Muhammad Hajar. Salah satu usulan yang disepakati adalah penggunaan one way (satu jalur) untuk perjalanan haji. 

Sebagian jamaah nantinya melakukan rute perjalanan dari Tanah Air menuju Tanah Suci, mendarat di Madinah dan bertolak dari Jeddah dan sebagian lainnya mendarat di Jeddah dan bertolak dari Madinah.

"Kami memiliki target 753, artinya kami memiliki tujuh capaian, lima peningkatan dan tiga terobosan daalam penyelenggaraan ibadah haji 2016," jelas dia di Ruang Rapat Komisi VIII, DPR RI, Jakarta, Kamis (21/4).

Tujuh capaian ini di antaranya kebijakan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016, Kebijakan one way untuk rute perjalanan haji dari Indonesia ke Arab Saudi, Pemondokan di Makkah dan Madinah setara bintang 3, meningkatkan kualitas bus shalawat, katering, karpet arafah dan aplikasi.

Terkait lima peningkatan, Lukman mengatakan saat ini proses pemvisaan lebih baik, karena belajar dari tahun lalu yang sempat mengalami masalah. Peningkatan juga dilakukan dengan pemerintah daerah lebih proaktif untuk membantu pelaksanaan terutama menyediakan transportasi darat selama di tanah air di 13 embarkasi di seluruh Indonesia.

"Kami juga melakukan peningkatan katering di Makkah, Madinah dan Armia, terus mengawal penambahan kuota agar penambahakan kuota ini dapat terealisasi baik untuk jamaah dan petugas, kami juga melakukan perbaikan struktur kantor urusan haji dan kepanitiaan haji," ujar dia. 

Sedangkan tiga terobosan lainnya adalah dengan membuat pola pembinaan manasik yang berbeda dari sebelumnya, kedua penyiapan tanda pengenal berbasis GPS bagi jamah haji dengan uji coba jamaah lanjut usia, dan terobosan pemberangkatan jamaah dengan one way. Selain itu sistem e-hajj juga saat ini telah disempurnakan sehingga visa tidak lagi bermasalah.  

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement