REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- PP Muhammadiyah meluncurkan portal untuk marketing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaannya di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Ahad (17/4). Website dengan nama www.kedaimu.com ini menyajikan berbagai produk UMKM binaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah.
Ketua MPM PP Muhammadiyah M Nurul Yamin mengatakan, website tersebut merupakan toko online untuk menjembatani penjualan produk UMKM binaan MPM Muhammadiyah selama ini. Sebagai langkah awal, website ini menyajikan produk 14 kelompok dampingan MPM PP Muhammadiyah.
Dia menjelaskan, sebanyak 14 kelompok dampingan ini ada kelomok difabel, pedang asongan, kerajinan dan kelompok lainnya."Ini bukan saja sarana marketing, tetapi juga memiliki nilai pemberdayaan," ujarnya.
Menurut Yamin, kedaimu.com ini tidak hanya menyajikan foto dan keterangan produk UMKM yang ada, namun juga menyajikan keterangan produk dan kelompok produsennya. "Di masyarakat kita ini masih banyak kelomok yangh butuh dampingan karena di luar sistem baik sistem perbankan, pemasaran dan lainnya. Ini yang kedepan terus akan kita dampingi," katanya.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, program ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Muhammadiyah untuk melakukan akselerasi dalam usaha pemberdayan masyarakat. Khususnya dengan mendinamisasi kelompok dampingan dari berbagai segmen dan binaan.
"Kita sebut akselerasi karena pertumbuhan komunitas luar biasa sehingga butuh paradigma baru terutama gerakan keagamaan. Paradigma baru itu adalah orientasi dakwah yang membebaskan yang mengeluarkan mereka dari kemarjinalan dan bersifat pemberdayaan," ujarnya.
Menurut dia, banyak kelompok usaha mandiri namun memiliki keterbatasan akses dan kemampuan. Karena itu, mereka membutuhkan pendampingan untuk keluar dari keterbatasan itu. "Kita bangkitkan kembali kebersamaan dan bekerja sama melalui jaringan agar semakin produktif," katanya.
Dengan kerja semacam ini, dia menjelaskan, negara akan semakin diuntungkan. Negara juga semakin proaktif melakukan kebijakan dengan kegiatan pro musa'afin. Jika tidak, dia menjelaskan, negara akan punya beban ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika