REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Festival Gerhana Matahari Total (GMT) yang diselenggarakan di Palembang mulai mendapat penolakan. Penolakan datang dari massa Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Selatan (HTI Sumsel) dan massa yang tergabung Aliansi Masyarakat Palembang Darussalam.

Massa HTI yang didominasi perempuan, Senin (7/3) mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) di jalan Kapten A Rivai. Mereka datang untuk menyatakan menolak penyelenggaraan Festival GMT yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel.

Ketua HTI Sumsel Mahmud Jumhur yang datang bersama masa HTI dengan menyerahkan surat terbuka “Selamatkan Aqidah Umat dan Generasi” kepada Gubernur Sumsel yang isinya menolak penyelenggaraan festival gerhana matahari yang diduga sarat dengan kemusyrikan. 

“Kami tidak menolak adanya kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami meminta jangan campuri urusan agama dengan hal-hal yang bermuatan kemusyrikan,” katanya.

Massa pengunjuk rasa tersebut diterima Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel Ahmad Najib bersama Kepala Badan Kesbangpol Richard Chahyadi dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Achmad Nasuhi.

Ahmad Najib kepada massa HTI menjelaskan, pelaksanaan Festival GMT Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tidak berlebihan dalam menyikapinya.  “Saya kira kita tidak berlebihan. Posisi kita saat MTQ Internasional, Saya ketua umumnya. MTQ tersebut dilaksanakan di Mall dan diikuti peserta dari 47 negara hadir, peserta dari negara Arab memberikan apresiasi,” katanya.

Menurut Ahmad Najib, aspirasi dari HTI Sumsel tersebut akan disampaikan ini akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel. “Festival ini walaupun bagaimana? Gerhana masih tetap jalan.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika