REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB melalui Bangkesbangpoldagri menilai pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) tentang dugaan kegiatan radikalisme di pondok pesantren Nurul Bayan tidak berdasar. Bahkan, data yang dikemukakan dinilai tidak jelas.
Kepala Bangkesbangpoldagri Provinsi NTB, Lalu Bayu Windia menyesalkan dengan pernyataan BNPT yang seringkali menyampaikan data radikalisme di NTB namun tidak berdasar. Sebab, hal itu merugikan daerah. “Datanya dari mana juga gak jelas,” ujarnya, Kamis (4/2).
Ia menegaskan ponpes Nurul Bayan tidak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan kegiatan radikalisme atau terorisme. Sebab, dirinya mengaku sudah mengantongi data mengenai jaringan terorisme di NTB termasuk keterlibatan ponpes. Namun, enggan mengungkap nama-nama tersebut karena tidak diperbolehkan.
Bayu Windia mengatakan tidak bisa mempublikasikan jaringan tersebut untuk menjaga kondusifitas. Namun, dirinya memastikan pondok pesantren Nurul Bayan tidak memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, data BNPT harus direvisi.
Sebelumnya, Pondok Pesantren (ponpes) Nurul Bayan, Nusa Tenggara Barat (BNPT) membantah pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang menduga adanya keterlibatan ponpes dalam kegiatan radikalisme. Bahkan, pernyataan BNPT dinilai salah alamat.
“Itu salah alamat dan lucu. Saya juga heran dan kaget, datanya dari mana dan yang paling bagus itu kami mengundang BNPT datang ke pondok supaya mengetahui aktivitas pesantren atau bahkan bermalam selama 1 minggu,” ujar pimpinan pondok pesantren Nurul Bayan, KH Abdul Karim Abdul Ghofur kepada Republika, Kamis (4/2).
Ia menilai, BNPT salah melakukan pendataan. Sebab, ponpes Nurul Bayan merupakan lembaga pendidikan yang sering terlibat dalam pembinaan di masyarakat. Hal itu pun sudah diketahui oleh Bupati Lombok Utara.
Menurutnya, saat ini aktivitas belajar mengajar pondok pesantren dengan santri berjumlah 500 berjalan seperti biasa dan tidak muncul permasalahan apapun terkait radikalisme. Bahkan, menanggapi BNPT dirinya lebih memilih santai sebab pernyataan tersebut salah alamat dan tidak benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika