REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan terhadap produk halal semakin meningkat baik dalam maupun luar negeri. Namun, manajemen halal supply chain atau rantai pasok halal dinilai masih sangat rendah contohnya dalam hal penyaluran produk halal.

Staf Ahli Kementerian Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, mengakui regulasi terkait rantai pasok halal di Indonesia belum diatur dengan jelas. Menurutnya, selama ini belum ada arahan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebutuhan sertifikasi rantai pasok halal.

“kalau ada arahan nanti Kemenhub akan mengkaji lebih dalam lagi dari segala aspek,” kata Umiyatun saat ditemui Republika.co.id dalam acara Diskusi Halal Supply Chain: Trend atau Kebutuhan?, Jumat (29/1).

(Baca: MUI Dorong Sertifikasi Halal Hingga Tahap Distribusi)

Umiyatun mengatakan kebutuhan sertifikasi rantai pasok halal memang diperlukan mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, aturan ke arah tersebut tetap perlu diperhitungkan dengan matang agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

Umiyatun khawatir para pengusaha menengah ke bawah tidak memiliki kesiapan apabila regulasi tidak dipikirkan dengan matang. Untuk itu, aturan atau regulasi yang dibuat harus bisa diadopsi oleh seluruh masyarakat.

"Ketidaksiapan menghadapi regulasi bisa jadi membuat para pengusaha Usaha Kecil Menegah (UKM) bangkrut," ujar Umiyatun. (Baca: Pengusaha Hadapi Kendala dalam Distribusi Produk Halal)

Umiyatun memaparkan selama ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang angkutan berbahaya. Sementara, undang-undang angkutan khusus bisa dijadikan celah untuk mengatur regulasi rantai pasok halal. "Kajian terhadap ini (undang-undang angkutan khusus) akan segera kita lakukan," kata Umiyatun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika