REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Forum Kerukunan Umat Beragama Nusa Tenggara Barat (FKUB NTB) mengoptimalkan program safari kerukunan umat beragama dalam rangka mencegah berkembangnya paham-paham radikalisme di tengah masyarakat.
“FKUB bersama para majelis-majelis agama dan pimpinan lembaga keagamaan dan pemerintah daerah serta aparat keamanan terus melakukan pembinaan dan pencegahan terutama terkait radikalisme atas nama agama dan aliran yang menyimpang,” kata Ketua FKUB NTB H Sahdan Ilyas di Mataram, Jumat (22/1).
Upaya memelihara kerukunan umat beragama, kata Sahdan, wajib dilakukan, terlebih saat ini sudah muncul berbagai paham radikal mengatasnamakan agama yang dilakukan organisasi tertentu seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta ada aksi teror bom yang dilakukan jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Sahdan menambahkan, kegiatan Safari Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan setiap tahun dalam rangka membina kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan umat beragama tersebut bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB.
Safari tersebut yang menyasar 10 kabupaten/kota di NTB tersebut melibatkan seluruh lembaga keagamaan di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Umat Buddha Indoensia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).
FKUB NTB juga bekerja sama melakukan pembinaan dan pencegahan paham-paham radikal dengan Forum Koordinasi Pencegahan Teroris supaya paham radikal tidak berkembang di NTB.
“Dalam setiap kegiatan safari, kami mengingatkan masyarakat tentang bahaya paham radikal. Diharapkan seluruh umat lintas agama mewaspadai karena adanya provokasi yang menjurus ke arah instabilitas daerah,” ujarnya.
Kegiatan safari kerukunan umat beragama yang dipusatkan di kantor pemerintahan kabupaten diikuti ratusan tokoh agama, tokoh masyarakat tingkat kecamatan dan desa, serta perwakilan pelajar, mahasiswa dan guru sekolah, dan madrasah.
Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan kepolisian serta dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB dan kabupaten/kota juga ikut diundang dalam safari kerukunan umat beragama tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengungkapkan, pengawasan yang maksimal dapat mencegah timbulnya organisasi aliran sesat.
“Munculnya Gafatar atau organisasi yang patut diduga membawa aliran sesat dan meresahkan masyarakat menunjukkan bahwa peran pengawasan dan pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah tidak berfungsi secara maksimal,” ujar Nasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
