REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat toleransi tinggi. Hal tersebut perlu dijaga. Caranya antara lain dengan menyebarkan paham keagamaan yang moderat di Tanah Air.
"Kita sangat bersyukur negeri kita memiliki tingkat keamanan dan toleransi yang tinggi," kata Jusuf Kalla dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/12).
Menurut Jusuf Kalla, kondisi yang sangat toleran dan masih tersebarnya paham Islam yang moderat perlu disyukuri karena tumbuh dalam keadaan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang terkenal akan kemajemukannya ini.
Namun, Wapres juga menyatakan kesedihannya karena saat sedang memperingati tahun baru hijriyah beberapa waktu lalu, di media juga diberitakan mengenai banyaknya pengungsi muslim dari Timur Tengah yang justru mencari perlindungan ke negara-negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim yang ada di benua Eropa.
Sekretaris Jenderal Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama, dan Sufi Sedunia (ICIS) Hasyim Muzadi menekankan pentingnya menyebarkan paham Islam yang moderat dan toleran di kawasan Nusantara.
"Moderasi ini maknanya secara komprehensif bukan hanya moderasi di bidang akidah, tetapi juga syariah," kata Hasyim Muzadi saat acara penutupan konferensi ICIS IV di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jatim, Rabu (25/11).
Menurut dia, nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri juga merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari ajaran Islam itu sendiri. Mantan Ketua Umum PBNU itu juga menyatakan bahwa moderasi itu juga bukan hanya "hablum minallah" (hubungan manusia dengan Allah) tetapi juga "hablum minannas" (hubungan sesama manusia).
"Moderasi basisnya 'rahmatan lil alamin' (rahmat semesta alam)," ujarnya.
Untuk itu, diperlukan pula moderasi wawasan antara agama dan kewarganegaraan serta terselenggaranya pendidikan yang menjamin terwujudnya pemikiran yang moderat karena kuncinya pasti ada di sektor pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika