REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sugiharto mengatakan, ada yang berbeda dalam Muktamar ke-6 ICMI. Salah satunya sistem pemilihan presidium lewat musyawarah mufakat.
"Banyak suara dari daerah, hampir 99 persen menginginkan agar dilakukan musyawarah mufakat," katanya kepada Republika.co.id, Hotel Lombok Raya, Jalan Panca Usaha, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/12).
Setiap lima tahun sekali, ICMI menyelenggarakan mukmatar untuk memilih pemimpin yang baru, dimana dalam dua periode terakhir dengan sistem presidium, ICMI memiliki lima presidium melalui sistem demokrasi.
Meskipun lima presidium bertanggung jawab secara penuh, namun di dalam kepemimpinannya digilir secara bergantian setahun sekali. Dalam muktamar kali ini, ia mengatakan, akan ada dua hal yang dihasilkan.
"Pertama sistem pemilihan presidium yang baru, tentu dengan perubahan anggaran dasar. Kedua, menetapkan garis atau pokok-pokok progran ICMI ke depan," lanjutnya.
Besarnya tantangan baik dari bidang ekonomi, politik, iptek, dan pendidikan, ICMI, kata dia, akan keluar dengan pikiran-pikiran yang out of the book.
(Simak: Isi Pesan Video Habibie di Muktamar ICMI)
Soal jumlah ketua presidium, ia menyatakan, sedang dipikirkan lebih dari lima pemimpin. "Mungkin tujuh, tapi sifatnya masih tetap kolektif. Tidak boleh seseorang otoriter memimpin sehingga bisa salahgunakan kekuasaan," katanya menambahkan.
Kedua, anggaran dasar tidak membenarkan juga ketua presidium dipilih dari parpol. Hal ini diatur, agar sikap dan arah ICMI tidak ikut didorong oleh parpol. "Sekarang banyak yang tayang bermotif kepentingan, perlu ditertibkan. Penguasaan ekonomi dipegang oleh mereka yang punya konflik kepentingan, dari 10 konglomerat, 7 kuasai media, dan itu berbahaya" sambung dia.
Sekitar pukul 19.30 WITA nanti, ia menjelaskan, masing-masing Orwil akan menyampaikan unek-uneknya lewat malam Ta’aruf dan Laporan Perkembangan Orwil. "Dan membahas bagaimana skenario besok agar tidak berlarut-larut seperti parpol," tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika