REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai kewajiban bela negara dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan dan pengejawantahan sesuai dengan visi masing-masing. Tergantung apa yang dibutuhkan negara pada masanya.

Menurut Din, saat ini negara membutuhkan bela negara dibidang ekonomi politik. Maka kewajiban bela negara yang perlu dikembangkan itu, juga harus membidik warga negara agar mudah untuk menyampaikan informasi apapun yang kemudian tersinyalir dapat menguntungkan pihak asing.

"Bela negara itu termasuk tidak ikut menjual aset negara ke luar. Jangan bela negara disuruh baris berbaris, latihan pasang senjata, dan menembak. Itu juga iya, jika terjadi serangan fisik dari negara lain. Tapi sekarang serangannya ekonomi politik," katanya, Kamis (16/10).

Din mengungkap, poinnya adalah jangan sampai negara memberikan kesempatan terlalu besar kepada asing sehingga akan memberikan keuntungan yang besar bagi asing.

"Makanya Trisakti Bung Karno itu penting. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya, itu bela negara. Kalau nanti aset terlalu banyak dijual kepada asing, akan memberikan kesempatan terlalu besar untuk asing. Itu dianggap tidak bela negara, bahkan bisa menghancurkan negara," katanya melanjutkan.

Din meminta kepada seluruh warga negara Indonesia untuk meng-counter berita apapun yang berkaitan dengan nama baik bangsa. Dia menyebutkan prinsip right or wrong is my country, baik atau buruk tetaplah negaraku. Dimana prinsip tersebut menurutnya diterapkan di Amerika. Sehingga warga negara tidak kemudian ikut menjelek-jelekkan negara sendiri kepada pihak luar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika