REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj memprotes keras sikap negara tetangga Singapura yang melakukan boikot terhadap sejumlah produk Indonesia yang beredar di sana. Menurutnya, Singapura telah melukai dan melanggar kedaulatan Indonesia sebab aksi boikot produk dilakukan secara langsung ke perusahaan terkait.
"Harusnya terlebih dahulu ada pendekatan ke pemerintah Indonesia secara resmi melalui Presiden Joko Widodo," kata dia dalam rilis yang diterima pada Rabu (14/10).
Surat peringatan pemboikotan produk asal Indonesia oleh Singapura didasarkan alasan, produk dianggap memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Itu juga menjadi bukti protes Singapura karena mendapat kiriman asap karhutla Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah perusahaan ritel Singapura menurunkan semua produk salah satu produsen kertas asal Indonesia dari lemari dagangan mereka pada pekan lalu. Tidak sampai di situ saja, banyak produk dari Indonesia lainnya berangsur diboikot oleh Singapura. Supermarket di Singapura pun banyak memboikot produk perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan Sumatera.
"Apakah ada negara lain kirim surat langsung ke perusahaan dengan melangkahi birokrasi negara asal (Indonesia)? Perilaku itu tidak beradab. Pasti hal itu ada akibat panjang yang ditimbulkan," kata Said.
Pengiriman surat tersebut, lanjut dia, berpotensi memiliki dampak yang besar terhadap dunia ekonomi. Selain mencemarkan nama perusahaan. Dampak yang lebih besar yakni terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan secara besar-besaran dari suatu perusahaan.
Ia juga menilai tindakan Singapura terkesan tergesa-gesa karena mereka tidak melakukan pengecekan secara intensif terlebih dahulu. Pengecekan seharusnya dilakukan untuk memastikan keterlibatan perusahaan-perusahaan terboikot dalam mendalangi karhutla. "Jangan terlalu terburu-buru untuk menghakimi, menuduh," kata Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika