REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XVII tingkat Kota Bekasi masih mengalami kendala dari segi anggaran.
Hal ini disebabkan oleh anggaran APBD Kota Bekasi tahun 2015 sebesar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta untuk pelaksanaan kegiatan ini masih belum cair.
Kabag Kesejahteraan Sosial Pemkot Bekasi sekaligus Ketua pelaksana MTQ Ahmad Yani mengatakan, dirinya terpaksa harus melakukan proses mencari dana talangan guna terlaksananya kegiatan.
"Anggaran pelaksanan MTQ XVII tahun 2015 itu sekitar Rp 300 juta-Rp500 juta. Tapi itu belum cair jadi kita patungan dulu, habis kita tidak bisa menunda pelaksanaannya dong. Kalau kita tunda takutnya qori-nya diambil daerah lain," kata Ahmad Yani saat ditemui di depan Kantor Kecamatan Pondokgede, usai pembukaan MTQ, Selasa (6/10).
Soal proses pencairan itu sendiri, kata Ahmad, belum tahu kapan anggarannya turun. Kendati begitu, ia berharap agar pencairan uang kegiatan tersebut cepat terealisasi. Proses anggaran yang minim tentunya sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan para qori dan qoriah.
Meski harus mencari dana talangan terlebih dahulu, Ahmad menuturkan bahwa anggaran untuk tahun ini meningkat drastis. "Tahun lalu Rp 125 juta," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam sambutan pembukaan acara, Wali Kota menginstruksikan kepada camat agar membuat anggaran untuk pembinaan qori dan qoriah.
"Saya instruksikan ke seluruh camat untuk pembinaan qori dan qoriah, anggarannya masuk ke kecamatan,"kata Pepen, sapaan akrab Wali Kota Bekasi saat membuka acara MTQ Tingkat Kota Bekasi di Lapangan Kecamatan Pondok Gede.
Menanggapi pernyataan Wali Kota ini, Ahmad Yani menyatakan sangat mendukung hal itu. Namun, ia berharap Pemkot juga harus memperhatikan dari sisi anggarannya.
Seperti pada tahun lalu, lanjut Ahmad, anggaran MTQ pada tahun 2013 sempat dikeluhkan karena agenda besar dengan hadiah uang pembinaan tetapi anggarannya hanya Rp125 juta.
"Waktu itu saya keberatan dengan anggaran ini. Mudah-mudahan yang diajukan sekarang cepat cair,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika