REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta Selatan yang dijadikan sebagai pilot project advokasi sertifikasi masjid dan mushalla membuat timnya diharuskan untuk bergerak cepat. Rahadi, anggota tim sertifikasi tersebut mengaku saat ini sedang melakukan survey dan pendataan lebih detil terkait masjid dan mushalla yang membutuhkan advokasi tersebut.

Dia mengatakan untuk tahap selanjutnya yaitu sosialisasi kepada pengurus masjid dan mushalla dijadwalkan pada akhir Oktober atau awal November mendatang. Hingga kini timnya selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Masjid (DMI) demi kelancaran proses advokasi sertifikasi tersebut.

"Saat ini kami masih terus melakukan survey dan pendataan, sambil menunggu progres teknis Kemenag dan BPN. Seperti hasil rapat di DMI kemarin, mereka mau follow up teknis MOU yg sudah ditanda tangani," ujarnya Senin (5/10).

Selain itu dia mengaku aktivitas yang tidak kalah penting untuk dikerjakan adalah persiapan koordinasi di internal tim dan mitra-mitranya. Adapun mitra mereka antara lain KUA di tingkat Kecamatan sebagai perwakilan kementrian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kota Madya atau terdekat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai pelaksana MoU.

Selain itu dia juga menjelaskan bahwa saat ini anggaran dana dari Kemenag belum dapat dikontrol dengan baik. Dana sertifikasi wakaf di Kemeag menurutnya dialokasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi menurutnya kurang bisa terkontrol dengan baik. Hal itu merupakan salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang dia lakukan dengan DMI tersebut.

"Salah satunya dana sertifikasi masjid tersebut diusulkan untuk difokuskan per wilayah, kemarin coba diusulkan mulai dari Jaksel dulu,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika