REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Versi Mukatamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan di era kepemimpinan saat ini, aspirasi Islam semakin dilecehkan habis-habisan dengan kedok era kebebasan, HAM dan Demokrasi.

"Sehingga golongan Islamophobia semaikin ugal-ugalan menjegal bahkan membantai aspirasi Islam," ujar Djan di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro Nomor 60, Ahad (16/8) malam.

Djan Faridz pun mencontohkan beberapa kasus menonjol yang dilakukan pemerintah, seperti memberi dukungan kepada golongan nonislam seperti Ahmadiyah dan juga Syiah. Belum lagi pembahasan RUU Pornografi dan Pornoaksi yang ditentang habis-habisan.

Kemudian, sambung Djan, dukungan kaum sekuler kepada aspirasi kawin lintas agama, bahkan mengarah usaha pelegalan kawin sesama jenis lesbian dan homoseksual. Mirisnya, penghancurnya nilai akidah Islamiyah kini merajalela melalui industri hiburan melalui narkoba dan minuman keras.

Pemerintah pun mengaburkan nilai ibadah umat Islam dengan membangun stigma untuk menghormati orang yang tidak berpuasa dan berupaya membalikkan sejarah pahit dengan menggiring bangsa yang mayoritas Islam meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).

Padahal, PKI yang banyak memakan korban umat Islam karena ingin memenuhi hasrat pihak asing yang sekuler dan komunis. "Rezim ini pun tidak peduli mengetahui minuman keras oplosan hampir tiap minggu membunuh belasan remaja di berbagai kita," tuturnya.

Bahkan, saat Front Pembela Islam (FPI) berhasil memenangkan Judical Review di Mahkamah Agung dan Miras resmi dilarang di Indonesia, beberapa bulan kemudian pemerintah justru menghidupkan kembali izin Miras.

Menurut Djan, jika hal yang disebut di atas terus dibiarkan, tirani minoritas dapat berkembang di negeri ini akibat gagalnya negara dalam melindungi kepentingan mayoritas rakyat yang Muslim. "Menjaga kepentingan kaum minoritas juga dipicu lemahnya landasan kepemimpinan teologis negara ini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika