REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 KH Said Aqil Siroj berjanji akan mengakomodir kader potensial di dalam penyusunan kepengurusan PBNU periode 2015-2020, termasuk kader yang dalam muktamar lalu mendukung calon lain.
"Saya akan mengakomodasi semuanya, 'nggak' ada rasa permusuhan atau dendam karena ke depan tantangannya sangat berat. Kita memasuki pasar bebas, globalisasi yang sangat menantang, ekstremisme, radikalisme, dan lainnya," kata dia di Jakarta, Senin (10/8).
Yang jelas, lanjut dia, mereka yang menjadi pengurus PBNU harus sudah pernah aktif di lingkungan NU atau badan otonom, dan tidak merangkap jabatan di partai politik. Ia mengatakan, saat ini penyusunan pengurus PBNU masih dalam proses dan diharapkan selesai secepatnya agar bisa segera menyusun program kerja yang melaksanakan kegiatan.
"Kiai Ma'ruf (Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin, Red) akan punya gawe besar, yaitu haulnya Syekh Nawawi Al Bantani, Jumat malam, setelah itu baru kita rapat," kata dia.
Selaku ketua umum terpilih, Said Aqil bersama Rais Aam dan tim formatur mendapat amanat dari muktamar yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU untuk menyusun kepengurusan PBNU. Ia mengakui sudah banyak usulan nama para pengurus, baik di jajaran syuriyah, tanfidziyah maupun di lembaga dan lajnah yang masuk ke pihaknya.
"Sangat banyak, tetapi tidak mungkin masuk semua. Pengurus akan kita pilih dengan mempertimbangkan agenda NU ke depan," kata dia.
Terkait program, Said Aqil menyatakan akan memprioritaskan program pengembangan NU di luar Jawa.
Ia mengakui selama ini sering mendapat kritik dianggap kurang memperhatikan NU di luar Jawa. "Saya akan prioritaskan luar Jawa. Pelajaran bagi saya, luar Jawa sering mengkritik saya, merasa kurang diperhatikan. Saya terima kritikan itu," kata Said Aqil menandaskan.
KH Said Aqil Siroj terpilih kembali sebagai ketua umum PBNU dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, yang dibuka pada tanggal 1 Agustus malam dan ditutup pada tanggal 6 Agustus dini hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika