REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang baru, Haedar Nashir, sebagai sosok seorang pekerja.
Saleh menekankan sosok Haedar Nashir, sebagai sosok seorang pekerja. Oleh karena itu, Saleh sendiri mengaku kalau dirinya tidak pernah merasa ragu dengan kepemimpinan Haedar, untuk memimpin Muhammadiyah selama periode 2015 hingga 2020 nanti.
Selain itu, keyakinan Saleh terhadap Haedar dikarenakan selama periode kemarin, Haedar dinilai sebagai sosok yang sangat aktif, dalam mengurus dan membenahi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Menurutnya, tugas sebagai Ketua Umum Muhammadiyah juga akan terbantu karena pembinaan cabang dan ranting, yang sudah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
Dengan pembinaan yang sudah dilakukan dengan intensif tersebut, Saleh menilai jaringan itu akan mudah digerakkan, dan akan membantu selama masa kepemimpinan Haedar Nashir pada periode tahun 2015-2020.
Saleh juga mengharapkan agar para ketua umum sebelumnya, bisa ikut membantu dalam membangun Muhammadiyah, yang menurutnya akan semakin baik jika bisa disinergikan.
Terlebih, Ketua Komisi Delapan DPR tersebut mengenal Haedar Nashir, sebagai orang yang aktif dan akrab dengan urusan-urusan Muhammadiyah, sejak Muhammadiyah berada di masa kepemimpinan sebelumnya.
Setidaknya, ia beranggapan Haedar Nashir akan mudah mempelajari pola kepemimpinan para ketua umum sebelumnya, seperti Amin Rais, Syafii Marif dan juga Din Syamsuddin. "Pak Haedar itu pekerja," kata dia kepada Republika, Jum'at (7/8) siang.
Haedar Nashir terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah periode 2015-2020, dalam Muktamar Muhammadiayh ke 47, yang diselenggarkan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Haedar terpilih secara musyawarah mufakat di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam rapat formatur 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang sudah terpilih sebelumnya melalui sistem perhitungan voting.
wahyusuryana
Ikuti Whatsapp Channel Republika