Selasa 28 Jul 2015 18:03 WIB
Muktamar NU

'Organisasi NU Masih Perlu Ditingkatkan'

Rep: c 38/ Red: Indah Wulandari
Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, Salahuddin Wahid.
Foto: Twitter
Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, Salahuddin Wahid.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi momen utama dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-33 pada 1-5 Agustus 2015 nanti.  Kemampuan menata organisasi dianggap harus menjadi prioritas utama calon pemimpin kaum nahdliyyin.

 

“Organisasi NU ini, menurut saya, masih perlu ditingkatkan. Kedepannya harus ke sana. Kalau kita nggak perbaiki, organisasinya tidak berfungsi secara baik,” kata pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur Dr Salahuddin Wahid, Selasa (28/7).

Ia menilai, penataan organisasi akan mendukung fungsi-fungsi NU yang lain. Kekurangan dari kepengurusan PBNU yang sekarang, imbuhnya, terletak pada aspek organisasi.

Berdasarkan kunjungan ke berbagai daerah, Gus Sholah mencermati jika pengurus PBNU yang sekarang kurang berkomunikasi dengan warga Nahdliyin di kalangan akar rumput.

Ia mencontohkan, saat Ketum PBNU pergi ke satu daerah, seringkali tidak berjumpa dengan pimpinan NU setempat. Keluhan itu ia terima dari sejumlah perwakilan cabang dan wilayah. Karena itu, menurut dia, ke depan harus ada komunikasi yang baik dari atas sampai ke bawah.

Gus Sholah menjelaskan, penguatan organisasi ini berkaitan dengan empat makna NU. Pertama, NU sebagai ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah. Ajaran ini harus dijaga kemurniannya dan tidak boleh dimasuki paham-paham yang bertentangan dengan ahlusunnah wal jamaah.

Adik kandung Gus Dur ini melanjutkan, yang kedua, NU adalah pesantren dan ulama. Ketiga, NU adalah warga. Keempat, NU itu organisasi. Menurut Gus Sholah, NU sebagai organisasi harus melakukan kegiatan atau program untuk membantu ketiga makna sebelumnya.

Ia menguraikan, NU harus menjaga perkembangan dan kemurnian ajaran Islam ahlusunnah versi NU. Selanjutnya, membantu mengembangkan pesantren dan melakukan berbagai upaya yang mendukung kebijakan-kebijakan prorakyat guna membantu rakyat kecil.

“Misalkan, kebijakan pendidikan. Kita membantu supaya guru-guru madrasah itu ditingkatkan mutunya dengan pelatihan-pelatihan yang dibiayai pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraannya,” kata Gus Sholah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement