REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengatasi arus kehidupan sekuler dan liberal di luar negeri, sebagian Tenaga Kerja Wanita (TKW) masih membutuhkan pembinaan keagamaan. Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Ahmad Satori Ismail menilai perlunya pengiriman Dai ke luar negeri.
“Memang perlu sekali pengiriman dai-dai ke Hongkong dan berbagai negara kantong TKW lain,” kata Satori kepada Republika, Rabu (22/7).
Satori mengakui, selama ini belum ada pengiriman dai secara teratur ke Hongkong. Kebanyakan dai hanya dikirim selama sepekan atau dua pekan sesuai permintaan kelompok pengajian yang mengundang. Meski, lanjut Satori, Ikadi sudah menempatkan salah satu dai-nya di Islamic Center di Hongkong.
Kelemahan lain, kata Satori, materi yang disampaikan para dai biasanya masih tergantung permintaan kelompok yang mengundang. Menurut dia, belum ada satu program terpadu untuk pembinaan agama para TKW. Program itu hanya bisa dibuat dengan baik apabila ada pembinaan rutin setiap bulan.
Pasalnya, untuk membuka cabang atau menempatkan dai di sana juga membutuhkan biaya besar. Satori menyatakan, apabila ada yang mengusulkan, pihaknya siap untuk mengirimkan dai-dai yang meski bukan dai terkenal, bisa membantu membina aspek keagamaan para TKW.
Pengiriman dai ke luar negeri tentu perlu pengelolaan yang efektif, tidak hanya sporadis. Menurut Satori, Kementerian Agama, Depnaker, dan pihak kedutaan bisa bekerja sama dengan ormas-ormas Islam. Ormas Islam mempunyai banyak SDM dan bisa diajak bekerjasama oleh pemerintah.
Selain pengiriman dai, kata Satori, para TKW perlu diberikan pembinaan keagamaan sebelum diberangkatkan. Lembaga-lembaga yang mengirimkan TKW itu hendaknya bukan saja menyiapkan keterampilan kerja di negara tujuan, tapi juga memberi bekal keagamaan.
Ia mengatakan, para TKW adalah warga negara yang diharapkan bisa membangun perekonomian kampung halaman. Negara kerapkali mendewakan tenaga kerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa. Karena itu, Depnaker seharusnya bisa memberikan perhatian lebih, termasuk pembinaan keagamaan. “Akan lebih bagus kalau seandainya Depnaker mengumpulkan lembaga-lembaga pengelola TKW tersebut, kemudian diberikan arahan itu,” kata Satori.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
