REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkembangan ilmu hadist di Indonesia cenderung lamban karena minimnya jumlah ahli hadist (muhadist).
“Sekarang tidak ada lagi yang seperti Syekh Yasin al-Fadani. Tidak ada yang memahami hadist sampai kepada seluk beluk ilmu hadist secara lebih mendalam lagi. Buktinya sangat jarang sekali doktor-doktor ilmu hadis di Indonesia,” kata Pengasuh pesantren Dar Al Qur'an, Kebon Baru, Arjawinangun Ahsin Sakho, Selasa (9/6).
Rektor Institut Ilmu Alquran periode 2009-2014 ini mengakui, tidak mudah untuk bisa menjadi muhadist yang benar-benar mampu memahami secara keseluruhan dari hadist. Sebab bila dibandingkan dengan ilmu tafsir, kata Ahsin, hadist lebih detail dan butuh penjabaran yang benar-benar mendalam. Hal inilah dinilai Ahsin membuat rendahnya minat pelajar untuk mengambil jurusan ilmu hadist.
Ia menyebut mahasiswa yang hendak belajar ilmu Islam juga terkena sifat pragmatisme karena setelah lulus dari sekolah dengan ilmu hadis, khawatir tidak mendapatkan peluang kerja yang banyak.
“Kan banyak juga yang pragmatis, nanti mau dikemanakan para tamatan-tamatan ilmu hadist ini,” ujar Ahsin.
Akan tetapi, sebagai kitab kedua tertinggi setelah Alquran, Ahsin mengharapkan ada cara yang ditempuh agar ilmu hadist ini diminati oleh kalangan pelajar. Caranya, kata dia. dengan membuat kajian-kajian ilmu hadist dengan kemasan yang lebih menarik. Serta mengaitkan ilmu hadist dengan ilmu-ilmu lain yang relevan.
Bila belajar hadist secara tekstual, ia yakin akan membuat para pelajar bosan, karena tidak semua hadist yang ada masih relevan dengan konteks zaman sekarang.
“Harus sesuai dengan konteks umum zaman sekarang. Apalagi sekarang era komputerisasi harusnya belajar hadis bisa dibuat lebih mudah,” ucapnya.
Akan tetapi, Ahsin mengingatkan agar pemerintah dalam hal ini harus mewanti-wanti guru-guru hadist agar benar-benar mendatangkan guru yang kompeten mengenai ilmu hadist. Sebab, bila tidak ia khawatir bila hadist-hadist salah dimaknai akan menyebabkan orang-orang bertindak ekstrem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
