REPUBLIKA.CO.ID, LANGSA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam menilai terkait maklumat Muhammadiyah yang menolak kebijakan pemerintah dalam menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada mekanisme pasar, perlu dipandang secara komprehensif.
Ia mengatakan, ihwal subsidi BBM, pemerintah saat ini sebenarnya menerima beban masalah dari para pendahulu. "Masalah ini sudah ada dari zaman Pak Harto," ujarnya, Jumat (29/5).
Usamah mengaku pemerintah menghadapi persoalan dilematis. "Kenyataan yang dihadapi pemerintah saat ini jika tidak mencabut subsidi bbm maka akan ada defisit anggaran. Sementara, umat menuntut adanya subsidi," ujar Usamah.
Usamah mengaku, langkah Muhammadiyah tidak sepenuhnya salah. Ini karena, UUD 1945 mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Meski begitu, ia menganggap pemerintah saat ini tengah berjalan menuju perbaikan. "Saat ini beban anggaran terlalu berat. Kalau disubsidi lagi negara bisa collapse," ujar Usamah. n C71
Ikuti Whatsapp Channel Republika
