REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Nahdlatul Ulama akan menggelar Muktamar ke-33 pada 1-5 Agustus 2015 mendatang di Jombang, Jawa Timur.
“Sampai hari ini materi sudah siap 75 persen,” kata Ketua Steering Committee Panitia Nasional Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Slamet Effendy Yusuf, dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (27/5).
Selain pemilihan Rais ‘Aam dan Ketua Umum baru, forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut akan membahas beberapa masalah, antara lain hukum penenggelaman kapal asing pencuri ikan dan hutang luar negeri.
Beberapa masalah yang akan dibahas di Muktamar NU dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu Maudlu’iyyah (tematik), Waqi’iyyah (kekinian), dan Qonuniyyah (perundang-undangan).
Permasalahan yang masuk kelompok Maudlu’iyyah, antara lain Manhajul Istimbath, Khasais Aswaja, pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.
Kelompok Waqi’iyyah membahas hukum mengingkari janji bagi pemimpin, hukum asuransi BPJS,penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat dalam tinjauan fikih, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca, dan alih fungsi lahan.
Sementara permasalahan yang masuk kelompok Qonuniyyah antara lain perlindungan terhadap TKI dalam perspektif pencatatan pernikahan dengan warga negara asing, UU perlindungan umat beragama, hutang luar negeri, dan pamberlakuan pasar bebas.
Slamet menargetkan, awal Juni nanti semua materi sudah selesai disiapkan dan dicetak kemudian didistribusikan ke peserta Muktamar di seluruh Indonesia.
“Paling lambat tanggal 15 Juni, bersamaan dengan undangan peserta Muktamar, semuanya akan terdistribusi,” pungkasnya.
Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan di empat pesantren berbeda di Jombang, Jawa Timur, yaitu Bahrul Ulum (Tambak Beras), Darul Ulum (Peterongan), Mamba’ul Ma’arif (Denanyar), dan Tebuireng. Pembukaan dan penutupan Muktamar dijadwalkan di halaman Masjid Agung Jombang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
