REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan agar Polri segera memberlakukan Peraturan Kapolri (Perkap) Jilbab kian meningkat. Belakangan ini, Komisi III DPR RI menyatakan hal senada dalam sebuah rapat dengan Polri.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Rony F Sompie, desakan tersebut tidak muncul dari kalangan polwan sendiri.  "Mereka (polwan) tidak mendesak. Meskipun tentu menunggu juga agar segera disahkan (Perkap Jilbab)," ujar Irjen (Pol) Rony F Sompie saat dihubungi ROL, Kamis (26/2) di Jakarta.

Bahkan sebenarnya, lanjut Rony, ada banyak polwan di lingkungan Polri yang sudah lama hingga kini rutin mengenakan jilbab ketika sedang bertugas. Dan itu, kata Rony, tidak mendapatkan teguran apalagi intimidasi dari pimpinan polwan demikian.

"Misalkan, divisi saya. Di Divisi Humas, ada banyak polwan yang pakai jilbab. Malahan, ada dua polwan pangkat AKBP sehari-hari berjilbab. Dan tidak ada masalah," katanya.

Terkait masalah begitu lamanya pengesahan Perkap Jilbab, Rony menyampaikan perkembangan terakhir. Katanya, Polri sudah menunjukkan akan disahkannya Perkap Jilbab. Namun, untuk pastinya, nanti berdasarkan tinjauan di Bagian SDM Polri.

"Terakhir kan sudah ada itu peragaan tentang seragam, lalu dipilih (jenis jilbab) yang mana, yang sesuai, juga anggaran turunnya. Jadi nggak ada masalah," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika