REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang jaminan produk halal pada 2014 lalu. Akan tetapi, undang-undang tersebut masih sulit diterapkan di kalangan pelaku industri karena prosedur yang panjang.
“Pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal tersebut terlalu kompleks untuk dilakukan karena industri harus menyiapkan dua jenis fasilitas terpisah, antara halal dan non halal, mulai dari lini produksi, distribusi, logistik, sampai ke penjualan di toko-toko,” ujar penanggung jawab Bidang Scientific dan Regulator L'Oreal, Dewi Rijahsari, Selasa (10/2).
Aturan ini dirasakan memberatkan dan justru menambah beban biaya bagi pelaku industri.
"Saat ini kita memang belum melakukan penghitungan penambahan biaya tersebut, tapi di atas kertas penyediaan dua fasilitas ini sangat memberatkan," imbuh Dewi.
Dewi menjelaskan, beban biaya tersebut akan menyebabkan penambahan biaya kepada konsumen. Oleh karena itu, pelaku industri meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk membantu dalam mengawal pembentukan peraturan pemerintah terkait jaminan produk halal.
Sementara itu, Plt Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kemenperin Dyah Winarni Poedjiwati mengatakan, sejumlah pelaku industri dari Uni Eropa telah menyampaikan keluhan undang-undang terkait jaminan produk halal yang dinilai terlalu mengekang.
Para pelaku industri itu menilai prosedur kebijakan itu terlalu panjang dan mereka ingin agar peraturan pemerintah yang akan dibentuk bisa diimplementasikan.
"Kita akan mengawal dalam pembentukan Peraturan Pemenrintah (PP) agar bisa lebih memudahkan dunia usaha," ujar Dyah.
Dyah menambahkan, sektor industri yang mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan aturan tersebut diantaranya industri makanan dan minuman, serta kosmetik. Harmonisasi pembentukan PP Jaminan Produk Halal ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dyah mengatakan, Kementerian Perindustrian akan minta untuk diikutsertakan dalam pembahasan peraturan tersebut, agar tidak mematikan pelaku industri. Kemudahan aturan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menguatkan industri di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika