REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Jajaran polwan di Bali tidak ada yang mau berkomentar soal peraturan tentang penggunaan jilbab. Mereka beranggapan hal itu adalah urusan atasan dan mereka tinggal melaksanakannya saja.
"Kenapa sih jilbab polwan saja yang dimasalahkan? Kok instansi lain nggak diutak-atik?" kata salah seorang polwan berpangkat Komisaris Polisi di Bali, Ismi kepada Republika di Denpasar, Kamis (22/1).
Mulanya Ismi memandang negatif pertanyaan wartawan Republika soal jilbab polwan. Namun setelah dijelaskan kalau di luar Bali justru banyak polwan yang menunggu kepastian hukum untuk berjilbab, Ismi kembali megatakan bahwa sebagai bawahan, dia menunggu saja kebijakan atasan.
Dihubungi terpisah, anggota polwan lainnya yang tidak mau disebutkan jati dirinya mengatakan, masalah jilbab tidak terpengaruh dengan pergantian kapolri.
Karena berdasar info yang diperolehnya dari sesama polwan yang bertugas di Mabes Polri, surat tentang jilbab sudah selesai dan telah ditandatangani saat Jenderal Sutarman menjabat kapolri.
"Kami tinggal menunggu saja, kapan waktunya. Semoga bisa lebih cepat, apalagi anggaran sudah turun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
