REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan saat ini sangat memerhatikan isu atau wacana terkait umat beragama. Bahkan terkesan persoalan agama telah diatur  pemerintah.

Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof Syamsul Anwar.

Dari beberapa wacana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menurutnya, cenderung liberal.

"Pribadi melihat memang dibandingkan pemerintah sebelumnya misalnya, saat ini cenderung lebih liberal (memisahkan agama dari kehidupan)," ujar Prof Syamsul kepada ROL, Selasa (16/12).

Misalnya saja, lanjut Syamsul, masalah agama lebih ditempatkan pada urusan pribadi, bukan melihat kondisi sosial dalam masyarakat. Dia mencontohkan beberapa wacana kebijakan yang menurutnya cenderung liberal seperti revisi pasal UU perkawinan, pengosongan kolom agama di KTP, Tatib berdoa di sekolah dan lainnya.

"Secara umum terkait wacana-wacana kebijakan itu tidak setuju. Kita memang tidak tahu bagaimana niat pemerintah. Tapi semakin ke sini, konteks kebijakannya dirasa kian hampa dan liberal untuk masyarakat," kata dia.

Beberapa wacana kebijakan dimaksud yang dinilainya melecut keresahan umat Islam seperti revisi pendirian rumah ibadah, penghapusan Kemenag, pengosongan kolom agama di KTP, revisi Tatib doa di sekolah dan sebagainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika