REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammadiyah Amin mengatakan, pemerintah sangat memperhatikan kebijakan terkait umat beragama. Bahkan menurutnya beberapa wacana yang pernah dilontarkan pemerintah, ada benarnya.
"Misalnya pengosongan kolom agama di KTP bukan penghapusan, kan tidak masalah jika seseorang tidak mau mengisi. Wacana kebijakan itu sudah benar," ujar Muhammadiyah saat dihubungi ROL, Senin (15/12).
Akan tetapi, terkait wacana revisi tata tertib doa baru-baru ini yang dikeluarkan Kemendikdasmen misalnya, kata dia, alangkah lebih baik disesuaikan dengan jumlah mayoritas siswa di sekolah. "Wajar saja kalau sekolah Muslim berdoa sesuai cara dia, begitu juga sebaliknya," ujarnya.
Dia menilai, wacana yang kerap dikeluarkan pemerintah dikarenakan pemerintah peduli terhadap kerukunan umat beragama. "Dan jika wacana kebijakan pemerintah kerap memancing kontroversi terutama dari masyarakat Muslim misalnya, itu bagus berarti tandanya Muslim masih memperhatikan betul agamanya," kata dia.
Sama sekali, tambah dia, pemerintah menurutnya tidak terlihat niat untuk 'pelan-pelan' meminggirkan Islam. "Tidak mungkin, pemerintah juga berpikir kondisi keindonesiaan. Justru pemerintah memberi perhatian terhadap semua agama," imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
