REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU) mendorong percepatan reformasi haji, karena perbaikan penyelenggaraan haji dari sisi kualitas pelayanan sudah harus lebih baik lagi.

"Kita ikut mendorong perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, terlebih Saudi Arabia menjadikan Indonesia sebagai Program Pelaksanaan Perintis (Pilot Projek) penggunaan e-hajj," kata Ketua Asbihu-NU H. Hafidz Taftazani kepada pers di Jakarta, Rabu (3/12).

Untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada 2015, Kemenenterian Agama kini mencanangkan reformasi haji dengan melakukan pembenahan ke dalam, termasuk perbaikan layanan fasilitas bagi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

"Terkait dengan itu, kami merasa berkewajiban untuk memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Tidak terbatas pada penyelenggaraan ibadah haji reguler tetapi juga haji khusus, termasuk penyelenggaraan umroh yang belakangan ini banyak menimbulkan masalah di berbagai daerah," katanya.

Menurut dia, perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tidak terbatas pada urusan pemberangkatan, pemulangan, pemondokan haji semata. Apalagi hanya mengurusi transportasi, pondokan dan katering. Persoalan haji mengandung dimensi yang sangat luas dan penanganannya pun harus komprehensif.

"Dari berbagai daerah, kami memperoleh laporan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji khusus, seperti penipuan kepada jamaah dengan menyodorkan harga rendah untuk umroh di bawah Rp20 juta, itu jelas penipuan. Transportasi udara saja sudah lebih dari itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika